Belajar dari Jepang, Mendagri Tekankan Pentingnya Pengelolaan Optimal BUMD untuk Pendapatan Daerah

TRIBUNNEWS.COM - Dalam pembukaan Seminar Internasional Jepang-Indonesia bertema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Kamis (25/9/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) mempelajari praktik baik pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Jepang.

Menurutnya, langkah ini krusial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Acara turut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir; Direktur Jenderal (Dirjen) Koordinasi Kebijakan Kemendagri dan Komunikasi Jepang Tanaka Masaya; Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Takabayashi Hiroki; Kepala Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Takeda Sachiko; Wali Kota Shiranuka, Hokkaido, Tanano Takao; Wali Kota Batam Amsakar Achmad; perwakilan Pemda Indonesia; serta pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Hilirisasi Pertanian Jadi Kunci Keluar dari Middle Income Trap

Mendagri mengapresiasi kehadiran perwakilan Jepang yang berbagi pengalaman dalam mengelola usaha daerah. Ia menegaskan, hubungan Indonesia dan Jepang sudah lama terjalin harmonis, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

“Hubungan ini sangat penting bagi Indonesia, karena Jepang adalah negara maju di Asia dan di dunia, termasuk negara yang dihormati karena kemajuannya,” ungkap Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, wilayah luas, serta jumlah penduduk besar, sehingga membutuhkan tata kelola pembangunan dan keuangan daerah yang efektif. Salah satu instrumen penting adalah optimalisasi BUMD. Saat ini, Indonesia memiliki 1.091 BUMD, mayoritas bergerak di sektor air minum, perbankan, hingga pertambangan.

Namun, Mendagri mengakui tidak semua BUMD mampu memberikan kontribusi optimal bagi keuangan daerah. Tercatat masih ada BUMD yang merugi, terutama karena masalah manajemen dan adanya unsur politik dalam pengelolaan.

“Ini yang kami awasi, yang menjadi pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, karena Badan Usaha Milik Daerah ini pemegang saham terbesarnya adalah milik pemerintah daerah,” jelasnya.

Mendagri berharap seminar internasional ini menjadi momentum bagi daerah untuk belajar dari pengalaman Jepang dalam membangun BUMD yang sehat dan berkontribusi pada pendapatan daerah. 

Ia mencontohkan keberhasilan Kota Kitakyushu dalam mengelola usaha air minum serta praktik Kota Shiranuka yang mampu mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan. Forum tersebut juga diharapkan menjadi wadah pertukaran pengalaman antara daerah di Indonesia dan Jepang.

“Melalui seminar ini kami berharap nanti kita akan belajar dari beberapa tokoh di sini yang hadir,” pungkas Mendagri.(*)

Baca juga: Mendagri Ajak Pemda Perkuat Kerja Sama dengan BPS dan Bulog untuk Kendalikan Inflasi