Pimpinan Komisi VII DPR: Film Nasional Tumbuh, Tapi PH Kecil Masih Sulit Tayang

Ringkasan Berita:

• Pimpinan Komisi VII DPR RI menyoroti ketimpangan ekosistem industri film nasional meski pertumbuhan ekonomi sektor ini meningkat.
• Production house (PH) kecil dinilai sulit bersaing karena dominasi grup besar dalam distribusi dan promosi film.
• Komisi VII DPR akan mendorong regulasi agar industri film tumbuh lebih adil dan inklusi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI F-Golkar Lamhot Sinaga, menyoroti ketimpangan dalam ekosistem industri perfilman nasional. 

Meski sektor ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, banyak rumah produksi atau production house (PH) kecil dinilai masih kesulitan mendapatkan ruang tayang dan akses distribusi yang adil.

“Di satu sisi ini menunjukkan gairah industri perfilman kembali menguat, ditopang oleh meningkatnya jumlah penonton dan produksi film lokal. Namun masih banyak juga ketimpangan dan persoalan di industri ini,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Sepanjang 2024, industri film nasional mencatat perputaran uang sebesar Rp 3,2 triliun, meningkat sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya. 

Namun, menurut Lamhot, pertumbuhan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha skala kecil.

Sebagai mitra kerja Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), Lamhot mengaku kerap menerima aspirasi dari pelaku industri film, terutama terkait dominasi segelintir grup besar yang menguasai rantai produksi, promosi, dan distribusi film di Indonesia.

“Sejumlah pelaku industri menilai, sistem distribusi dan promosi film di Indonesia masih terpusat pada segelintir pemain besar. Mereka menguasai rantai bisnis mulai dari produksi, promosi, hingga penayangan di bioskop, yang menyebabkan karya dari PH kecil sulit mendapatkan ruang tayang maupun perhatian publik,” ucapnya.

Baca juga: Likuiditas Rp200 Triliun Bangkitkan Optimisme Industri Konstruksi Nasional

Lamhot menyebut kondisi ini berpotensi memunculkan monopoli dan menghambat pertumbuhan PH kecil. 

Dia menilai biaya promosi yang tinggi dan keterbatasan akses ke layar bioskop menjadi hambatan utama bagi sineas baru.

“Semuanya hampir sama menyampaikan keluhannya. Bahwa kalau tidak punya jaringan kuat ke bioskop besar atau platform digital ternama, film independen hampir pasti tenggelam,” ucapnya.

Data Badan Perfilman Indonesia (BPI) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen film nasional yang dirilis di jaringan bioskop besar dalam dua tahun terakhir berasal dari kelompok produksi besar seperti MD Pictures dan Falcon Pictures. 

Sementara itu, film produksi skala kecil lebih banyak beredar di festival atau platform streaming terbatas.

Lamhot menilai negara harus hadir untuk mengatasi ketimpangan struktural ini. 

Dia menyebut DPR akan segera memanggil Menteri Ekraf untuk membahas regulasi yang memberi ruang bagi PH kecil agar bisa tumbuh dan bersaing secara adil.