TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transformasi digital dan inovasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam setahun terakhir.

Hingga 17 Oktober 2025, Imigrasi mencatat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,3 triliun, naik sekitar 18,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp7 triliun.

Peningkatan ini mencerminkan tata kelola keimigrasian yang semakin modern dan transparan, dengan layanan yang tidak hanya efisien tetapi juga berorientasi pada kebutuhan publik dan investor global.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak hanya berasal dari layanan dasar seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal tapi juga hasil dari sejumlah program strategis yang dijalankan sepanjang tahun.

Salah satunya adalah All Indonesia, sistem integrasi lintas instansi yang mempercepat proses deklarasi penumpang di bandara dan pelabuhan utama.

Melalui sistem ini, proses kedatangan dan keberangkatan menjadi lebih efisien, aman, dan terpantau secara real-time.

Selain itu, kebijakan Golden Visa Indonesia turut memberi kontribusi positif terhadap penerimaan negara.

Program ini dirancang untuk menarik investor asing dan talenta global berkualitas, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di kawasan.

“Inovasi layanan seperti All Indonesia dan Golden Visa telah meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Imigrasi,” ujar Yuldi di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Yuldi juga menyoroti pengembangan Immigration Lounge, fasilitas layanan premium di bandara internasional bagi pemegang visa prioritas, investor, dan tamu kenegaraan, yang menjadi bagian dari wajah baru pelayanan keimigrasian modern.

Digitalisasi dan Integritas Jadi Fondasi

Lebih dari sekadar peningkatan pendapatan, Yuldi menekankan bahwa transformasi digital di lingkungan Imigrasi juga memperkuat aspek integritas dan penegakan hukum.

Langkah-langkah pengawasan serta pembenahan internal terus dilakukan, termasuk penerapan kode etik dan audit berbasis sistem untuk memastikan transparansi penggunaan dana publik.

“Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi juga peningkatan integritas dan kualitas pelayanan berbasis data,” ujarnya.
 
Direktorat Jenderal Imigrasi, lanjut Yuldi, akan terus memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang cepat, adil, dan adaptif terhadap perkembangan global.

Layanan imigrasi diharapkan tidak hanya menjadi pintu keluar-masuk warga negara dan orang asing, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga kedaulatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari layanan Imigrasi dikelola secara transparan dan dikembalikan kepada publik dalam bentuk pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.

Baca juga: Dua Petugas Imigrasi Entikong Gagalkan Penyelundupan WNI ke Malaysia 

Imigrasi juga memastikan bahwa warga negara asing yang berada di Indonesia merupakan individu yang berkontribusi positif terhadap ekonomi, sosial, dan transfer teknologi menuju Indonesia Emas 2045.