Pakar Imigrasi Nilai Pengetatan WNA ke Jepang Tak Realistis dan Berisiko Rugikan Daerah

Ringkasan Berita:

• Kebijakan pengetatan warga asing oleh pemerintahan PM Jepang Sanae Takaichi dinilai tak sejalan dengan kebutuhan riil daerah yang bergantung pada tenaga kerja asing 
• Data menunjukkan pekerja asing menembus 2,57 juta orang pada 2025 di tengah krisis kekurangan tenaga kerja struktural 
• Pakar migrasi Yu Korekawa menegaskan pembatasan berisiko memukul ekonomi dan tak didukung data kriminalitas.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO  — Kebijakan pengetatan terhadap warga asing yang digagas pemerintahan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dinilai tidak sesuai dengan realitas di lapangan dan berpotensi merugikan daerah yang justru sangat bergantung pada tenaga kerja asing. Bahkan bisa memukul ekonomi daerah di Jepang.

Menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, jumlah pekerja asing di Jepang terus meningkat sejak 2012 dan mencapai rekor tertinggi. Hingga akhir Oktober 2025, jumlahnya mencapai sekitar 2.571.037 orang, naik 11,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan kondisi nyata ekonomi Jepang yang menghadapi kekurangan tenaga kerja struktural.

Namun di sisi lain, pemerintah Jepang menekankan kebijakan “koeksistensi yang tertib” dengan memperketat pengawasan terhadap warga asing yang melanggar aturan. 

Isu kebijakan terhadap warga asing juga menjadi salah satu topik utama dalam pemilihan umum Jepang pada Februari lalu, dengan sejumlah partai mengusulkan pembatasan yang lebih ketat.

Partai Demokrat Liberal (LDP) misalnya mengusulkan penguatan pemeriksaan dan pengawasan status tinggal warga asing. 

Baca juga: Di Balik Terwujudnya Pemakaman Muslim di Kuil Kyoto Jepang

Sementara itu, Partai Nippon Ishin mengusulkan pembatasan rasio warga asing, Partai Sanseito mengusulkan pembatasan jumlah penerimaan, dan Partai Konservatif Jepang bahkan menyerukan penghentian sementara imigrasi.

Namun kebijakan tersebut dikritik oleh pakar migrasi Yu Korekawa, Direktur Departemen Hubungan Internasional di National Institute of Population and Social Security Research. 

"Kebijakan pengetatan tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya," tekan Korekawa kelahiran Aomori 1978 itu.

“Masalah kekurangan tenaga kerja justru lebih serius di daerah. Para pengusaha di daerah tidak mempekerjakan pekerja asing hanya karena murah, tetapi karena mereka adalah tenaga kerja penting bagi keberlangsungan ekonomi lokal,” ujarnya.

Korekawa juga menegaskan bahwa narasi tentang banyaknya warga asing yang melanggar aturan tidak didukung data. Saat ini jumlah warga asing yang tinggal di Jepang hampir mencapai 4 juta orang, sementara jumlah wisatawan asing yang datang setiap tahun mencapai lebih dari 40 juta orang.

Namun jumlah warga asing yang tinggal secara ilegal hanya sekitar 70 ribu orang, atau kurang dari 2 persen dari total warga asing. Bahkan rata-rata masa overstay hanya sekitar 40 hari, sebelum status mereka diperbaiki atau mereka kembali ke negara asal.

Ia juga membantah anggapan bahwa peningkatan jumlah warga asing menyebabkan memburuknya keamanan. 

Data menunjukkan bahwa meskipun populasi warga asing meningkat hampir tiga kali lipat dari sekitar 1,3 juta orang pada 1990-an menjadi 3,7 juta pada 2023, jumlah kasus kriminal yang melibatkan warga asing justru menurun.

Jumlah orang asing yang ditangkap karena tindak pidana turun dari sekitar 12.000 kasus pada pertengahan 1990-an menjadi sekitar 10.464 kasus pada 2024.