Transformasi BP BUMN Perlu Jaga Akuntabilitas dan Batas Kewenangan

“Dalam konteks investasi, komunikasi adalah kunci. Tapi pada akhirnya, semuanya kembali pada satu hal, yaitu good governance — tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme," katanya. 

"Kita harus memastikan BUMN berdiri di atas pijakan yang kredibel, karena tata kelola yang bersih bukan hanya hal yang benar dilakukan, tetapi juga sinyal kuat bagi investor bahwa Indonesia bisa dipercaya,” ujar Raafi.

Para pembicara sepakat, reformasi BP BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan dengan konsistensi hukum, transparansi, dan akuntabilitas publik, sehingga benar-benar menjadi tonggak penguatan BUMN sebagai motor ekonomi nasional yang modern, efisien, dan bebas konflik kepentingan.