Jumat, 7 November 2025

Anggota DPR RI Respons Positif Rencana Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa

Istimewa
BANGUN JALUR KERETA - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Bambang mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. 

Ringkasan Berita:
  • Presiden Prabowo Subianto berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa
  • Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono merespons positif langkah Presiden Prabowo
  • Kebijakan tersebut sangat penting untuk memperkuat sistem angkutan logistik, distribusi hasil sumber daya alam, serta angkutan massal penumpang

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat penting untuk memperkuat sistem angkutan logistik, distribusi hasil sumber daya alam, serta angkutan massal penumpang.

Pemilik sapaan akrab BHS ini menilai rencana Presiden Prabowo tersebut, sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke berbagai wilayah Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa.

Menurut BHS, pembangunan jaringan kereta api sebenarnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu, pengembangannya difokuskan di empat pulau besar, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan total panjang rel mencapai sekitar 7.300 kilometer.

Baca juga: KAI Operasikan 22 Perjalanan Kereta Api Tambahan selama November 2025

“Sebagai contoh, di Pulau Sumatera telah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsep tersebut sebenarnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatera,” jelasnya legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo itu. 

BHS berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dapat melanjutkan kembali pembangunan sistem rel konvensional di luar Jawa sebagai salah satu prioritas nasional.

“Saya berharap pemerintah bisa mempertimbangkan pembangunan rel kereta api konvensional di Sumatera yang belum terealisasi sepanjang sekitar 1.300 kilometer, untuk menyambungkan jalur Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh,” kata BHS di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Ia menambahkan, jika biaya pembangunan rel kereta api diperkirakan sekitar Rp 40 miliar per kilometer, maka total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatera hanya sekitar Rp52 triliun.

“Dengan modal sebesar itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta api Trans Sumatera yang strategis bagi konektivitas logistik nasional,” tegasnya.

BHS menambahkan, pemerintah juga bisa mengadakan tambahan 100 rangkaian kereta api (Rolling-Stock) seharga sekitar 100 Milyar per rangkaian atau total sekitar 10 triliun rupiah, dimana rangkaian kereta api terdiri dari rangkaian kereta penumpang kapasitas 10 gerbong, termasuk lokomotif.

Serta sebagian bisa digunakan untuk kereta barang ( logistik ) dengan rangkaian 30 gerbong kereta barang, beserta lokomotifnya per rangkaian.

"Dengan manfaat itu, sudah bisa dipastikan kereta api konvensional mampu memindahkan jutaan penumpang tiap tahun serta seluruh logistik sumber daya alam (SDA) maupun Agriculture yang jumlahnya miliaran ton logistik per tahunnya dari hasil wilayah Sumatera," ungkapnya.


Lebih lanjut, BHS mengungkapkan  Trans Sulawesi sepanjang 1750 Km dengan biaya kilometer panjang rel tidak lebih dari 60 Triliun Rupiah, ini jauh lebih kecil tetapi memiliki dampak yang besar bagi Ekonomi Wilayah sekitar.

Maka ekonomi di Pulau Sulawesi akan berkembang pesat dengan adanya logistik sumber daya alam seperti agrikultur dalam jumlah miliaran ton dan penumpang jutaan per tahun dapat diangkut oleh transportasi massal kereta api di Sulawesi. Tentu, lebih efektif dan murah.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved