Industri Perkeretaapian Perkuat Sistem Antisuap, Komut KAI: Korupsi Lemahkan Kepercayaan Publik

Ringkasan Berita:

• Setiap insan KAI memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kejujuran dan kualitas layanan. 
• Integritas adalah pondasi yang menjaga KAI tetap kuat dan dipercaya masyarakat.
• Sejak 2020, KAI menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkomitmen antikorupsi melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Hal itu digaungkan dalam Seminar Antikorupsi bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” pada Selasa (18/11/2025) di Ballroom Jakarta Railway Center sebagai rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Komisaris Utama KAI Said Aqil Siroj menegaskan, peringatan Hakordia merupakan momentum untuk menguatkan amanah dan keadilan dalam tata kelola perusahaan.

Baca juga: KAI Ikut Perluas Akses Pasar Ekspor dengan Membawa Dua UMKM ke Ajang GSE Melbourne Australia

Ia menyampaikan, KAI melayani jutaan pelanggan setiap hari, sehingga setiap insan perusahaan memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kejujuran dan kualitas layanan. 

"Amanah itu mulia. Dalam perspektif agama maupun korporasi, amanah harus ditunaikan dengan adil dan penuh kesungguhan,” ujarnya. 

Menurutnya, korupsi dalam bentuk apa pun melemahkan fondasi perusahaan dan menggerus kepercayaan publik.

Karena itu, penguatan SMAP, transparansi pengadaan, dan pelaporan kekayaan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan perusahaan. 

“Integritas adalah pondasi yang menjaga KAI tetap kuat dan dipercaya masyarakat,” tegas Said Aqil.

Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria menekankan, transformasi besar seperti elektrifikasi jaringan kereta api harus dikawal dengan tata kelola yang disiplin dan terukur.

Ia menjelaskan, visi yang jelas, eksekusi yang terarah, serta pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat luas. 

“KAI memegang amanat besar dengan melayani sekitar 1,4 juta pelanggan setiap hari. Amanat ini menuntut integritas kuat pada seluruh proses,” ujarnya. 

Menurutnya, penguatan tata kelola dilakukan melalui evaluasi aset, perencanaan investasi jangka panjang, dan sistem seleksi pimpinan berbasis kompetensi serta rekam jejak. 

“Kita membangun perusahaan yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya. Integritas harus menjadi dasar dalam setiap keputusan,” tambahnya.

Wakil Ketua KPK RI Fitroh Rohcahyanto pada kesempatan yang sama menegaskan, integritas korporasi harus berjalan beriringan dengan dedikasi melayani masyarakat.