Anggota DPR: Pelarangan Truk Sumbu 3 di Libur Nataru Berpotensi Ganggu Arus Logistik

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pembatasan truk sumbu tiga di libur Nataru 2025/2026 berpotensi menghambat arus logistik.
• Hambatan logistik dapat memicu demurrage, inflasi, dan melemahkan daya saing serta target pertumbuhan ekonomi nasional 6–8 persen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai pembatasan operasional truk sumbu tiga tidak semestinya diberlakukan pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Pasalnya, periode akhir tahun merupakan fase krusial penyelesaian berbagai program pembangunan yang ditargetkan rampung pada 2025.

“Pada periode ini dibutuhkan percepatan pembangunan. Artinya, arus logistik tidak boleh terhambat,” ujar BHS.

Menurutnya, pemerintah memang memiliki kewenangan dalam pengaturan lalu lintas, namun kebijakan yang diambil seharusnya tidak membatasi distribusi logistik.

Ia menegaskan, solusi yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur distribusi, bukan pelarangan operasional angkutan logistik.

“Yang jelas, arus logistik tidak bisa dibatasi. Pemerintah harus mencari solusi agar distribusi tetap berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas lainnya,” katanya.

BHS menyarankan agar arus logistik selama periode Nataru diarahkan melalui jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Jalur tersebut dinilai paling ideal karena terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri di wilayah utara Jawa.

Baca juga: Korlantas Polri Minta Truk Sumbu Tiga Tidak Beroperasi Saat Libur Nataru 2023/2024, Ini Tanggalnya

Selain itu, mayoritas distribusi logistik Indonesia juga menuju wilayah kepulauan di utara Jawa hingga ke luar negeri, seperti Singapura.

“Untuk angkutan laut, Indonesia berperan sebagai feeder menuju transshipment di Singapura sebagai hub. Karena itu, arus logistik ini tidak boleh terhambat,” ujarnya.

Sementara itu, jalur tengah, jalan tol, dan jalur selatan Jawa dapat diprioritaskan untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum massal, sehingga tidak terjadi penumpukan lalu lintas.

Ia mengingatkan, terhambatnya distribusi logistik berpotensi menimbulkan risiko demurrage, yakni denda akibat keterlambatan pengiriman barang. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya logistik nasional dan membuat daya saing Indonesia kalah dibanding negara lain.

Baca juga: Bikin Barang Numpuk di Pelabuhan, GINSI Keberatan Larangan Truk Sumbu Tiga Beroperasi Selama Lebaran

“Truk sumbu tiga justru mempercepat distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan. Kapasitasnya besar, lebih efisien, dan lebih ekonomis, sementara jumlah kendaraannya tidak terlalu banyak. Karena itu, kebijakan pembatasan harus benar-benar dipertimbangkan saat Nataru,” tegasnya.

Lebih lanjut, BHS menilai kelancaran logistik menjadi kunci pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pemerintah di kisaran 6–8 persen. Target tersebut, menurutnya, hanya bisa dicapai apabila arus logistik berjalan tanpa hambatan.

“Ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto bahwa logistik tidak boleh terhambat, karena menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi,” katanya.