Menkeu Purbaya Ancam Stop Anggaran Kementerian yang Lambat Belanja 

Ringkasan Berita:

• Lambannya realisasi belanja di kementerian dan lembaga (K/L) yang menurut Purbaya sudah terjadi selama puluhan tahun.
• Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti akar masalah kenapa kementerian lembaga lamban membelanjakan anggaran.
• Hingga akhir tahun lalu masih terdapat dana lebih dari Rp 100 triliun yang mengendap di daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menyetop penyaluran anggaran kementerian dan lembaga, yang tidak bisa menyalurkan belanja secara cepat dan tepat sasaran.

Hal tersebut merespon persoalan lambannya realisasi belanja di kementerian dan lembaga (K/L) yang menurutnya sudah terjadi selama puluhan tahun.

"Saya kan stop, tapi tujuannya satu, yang mereka belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak bocor," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Baca juga: Prabowo Setujui Langkah Menkeu Purboyo Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Belanja

Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti akar masalah kenapa kementerian lembaga lamban membelanjakan anggaran.

Bahkan pada masa lalu pemerintah sempat membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk memantau realisasi belanja kementerian dan lembaga dari bulan ke bulan.

Namun saat ini, mekanisme pengawasan tersebut belum berjalan optimal. Ia menduga hal itu karena pemerintahan yang masih relatif baru.

"Ya baru setahun ya. Ya nggak apa, kalau nggak ada yang jalankan itu ya saya jalankan di tempat saya.
Lebih berkuasa lagi," tegas dia.

Bendahara negara itu menegaskan, ancaman tersebut bukan hanya berlaku untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga untuk pemerintah daerah.

Ia mencatat, hingga akhir tahun lalu masih terdapat dana lebih dari Rp 100 triliun yang mengendap di daerah.

Purbaya menilai, persoalan ini bisa terjadi karena kementerian, lembaga, maupun daerah belum sepenuhnya memahami cara mengelola anggaran dengan baik.

"Ini berlaku juga untuk pusat dan daerah. Daerah juga sama. Masih punya Rp 100 triliun lebih di akhir tahun. Nanti mungkin dia ribut sama saya. Nggak apa-apa. Mereka selalu minta uang, minta uang, minta uang. Jadi entah mereka belum memahami cara membelanjakan tepat waktu, atau mereka belum memahami memanage anggaran yang baik," papar Purbaya.

Selain itu, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan mengirim tim ke berbagai kementerian dan daerah guna berdiskusi dan memperbaiki tata kelola belanja. Hal ini dilakukan untuk memastikan mesin fiskal pemerintah berjalan dengan baik.

"Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari keuangan untuk diskusi lah dengan mereka, supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya ke daerah. Tapi bukan daerah aja. Pusat juga akan kita jalankan hal yang sama," ungkap dia.