Penuhi Kebutuhan Primer Masyarakat, Legislator Dukung Ide Hidupkan BUMN Tekstil

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi rencana pemerintah untuk kembali menghidupkan BUMN tekstil.
• Industri tekstil dinilai sebagai bagian dari rantai kebutuhan sandang yang merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat.
• Industri sandang didorong menggunakan bahan bakunya yang juga berasal dari dalam negeri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi rencana pemerintah menghidupkan kembali BUMN tekstil untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat.

"Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar manusia, seperti yang disampaikan dalam undang-undang, terutama UUD 1945, lalu UU No 13/2011 tentang penangan fakir miskin," kata Bambang Haryo, Sabtu (17/1/2026).

Ia menegaskan, kebutuhan manusia mencakup sandang, pangan, papan. Artinya. sandang harus menjadi hal pertama yang dipenuhi oleh negara dan berikutnya, baru pangan atau makanan, dan selanjutnya papan atau perumahan.

"Sandang ini sangat penting sebagai kebutuhan dasar masyarakat, yang  wajib dipenuhi oleh negara. Sesuai dengan UUD 1945 Pasar 34 Ayat 1," ungkapnya.

Bambang Haryo mengaku sangat prihatin saat pemerintahan era Jokowi menghapus BUMN Sandang. Padahal, sesuai konstitusi, BUMN Sandang itu seharusnya tetap ada dan harus dijamin pemerintah untuk hidup. 

"BUMN Sandang ini diharapkan mampu menjadi stabilisator dari ribuan industri sandang yang ada di Indonesia. Mencegah para industri itu menciptakan kartelisasi, yang menjadikan sandang di Indonesia berharga mahal," ungkapnya lagi.

Selain itu, BUMN Sandang juga harus menjadi stabilisator pasar atau kecukupan dari market, untuk menjaga keseimbangan antara supply and demand. Selanjutnya, BUMN Sandang harus menjadi stabilisator harga, untuk memastikan harga yang berkembang di market tidak terlalu mahal, karena ada BUMN sebagai pesaing mereka.

Baca juga: Menko Airlangga Bilang Pemerintah akan Bentuk BUMN Tekstil, Bos Danantara: Masih Opsi

"Terakhir, BUMN Sandang harus mampu menjadi stabilisator mutu atau kualitas," tegasnya.

Bambang Haryo menyatakan, saat itu, Industri Sandang Nusantara (ISN) sebagai BUMN tekstil Indonesia yang didirikan tahun 1961, resmi dibubarkan oleh Pemerintah melalui PP No. 14 Tahun 2020, yang diikuti oleh RUPS Menteri BUMN. Aset-aset ISN pun saat itu dilelang.

"Ini sangat disayangkan. Tindakan mempailitkan industri sandang ini adalah tindakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, menengah, dan atas. Semua rakyat di Indonesia. Karena jaminan sandang ini penting," katanya lebih lanjut.

Untuk itu, ia sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membangun kembali industri sandang. 

Baca juga: Danantara Siapkan Dana 6 Miliar Dollar, KSPSI Dukung Rencana Prabowo Bentuk BUMN Tekstil Baru

"Ini adalah satu tindakan kemanusiaan yang luar biasa bagus. Karena ini adalah satu kebutuhan yang harus direalisasikan oleh negara, pemerintah dan DPR. Jangan sampai kebodohan menutup industri sandang itu dimunculkan lagi," ungkapnya.

Bambang Haryo menilai rencana roadmap untuk meningkatkan nilai ekspor dari 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam waktu 10 tahun adalah reasonable.

"Ini bisa dilakukan, jika pemerintah serius untuk melakukannya. Artinya, industri sandang yang dibangun oleh pemerintah harus disertai dengan inovasi tinggi, sehinga mampu bersaing di kancah global," ungkapnya lagi.