Mulai Hari Ini, Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan: Harga Makin Mahal

Ringkasan Berita:

• APDI DKI Jakarta menggelar mogok jualan daging sapi pada 22–24 Januari 2026 di pasar dan RPH Jabodetabek.
• Aksi dipicu harga sapi hidup dan karkas yang terus naik tanpa jaminan stabilisasi pemerintah.
• Pedagang menilai lonjakan harga menekan daya beli dan mengancam keberlangsungan UMKM.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pedagang daging sapi di wilayah Jakarta melakukan aksi mogok jualan selama tiga hari, mulai Kamis (22/1/2026) sampai Sabtu (24/1/2026).

Aksi mogok jualan ini karena makin mahalnya harga daging sapi dan meminta pemerintah bergerak cepat melakukan intervensi.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta Wahyu Purnama, menyampaikan, pedagang daging sapi yang tergabung dalam APDI DKI Jakarta mogok jualan karena harga sapi timbang hidup dari feedloter yang terlalu tinggi dan harga karkas atau bagian tubuh hewan ternak dari Rumah Potong Hewan (RPH) turut naik.

Baca juga: Desember 2025 Inflasi 0,64 Persen, Dipicu Kenaikan Harga Pangan 

Dalam surat yang ditujukan APDI DKI Jakarta kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, disebutkan bahwa mogok jualan akan dilakukan di seluruh pasar dan RPH se-Jabodetabek.

"Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa seluruh anggota Asosiasi Pedagang Daging Indonesia Bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi berhenti berjualan (mogok dagang) sebagai bentuk protes dan keprihatinan," kata  Wahyu  dalam surat tersebut yang dilihat Tribunnews pada Rabu (21/1/2026).

Pada 5 Januari 2026, APDI Jakarta sebelumnya telah bertemu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian dan intansi terkait untuk membahas kenaikan harga ini.  

Mereka meminta adanya jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan ke depan dari pemerintah, tetapi sayangnya tidak direalisasikan.

Faktor mereka mogok jualan akibat harga yang terus naik ini juga tak lepas dari daya beli masyarakat yang menurun.

"Menimbang aspirasi dan pendapat dari anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging hilirisasi Pasar Tradisional se-Jabodetabek serta masyarakat menengah ke bawah yang merasa sangat terdampak oleh tingginya harga komoditas daging sapi," tulis surat tersebut yang bernomorkan 174/PABB-APDI/I/2025.

"Dalam rangka menjaga eksistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia sebagai Organisasi dipandang perlu untuk melakukan tindakan," tulis surat itu lagi.

APDI Jakarta berharap kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, dapat segera mengambil langkah konkret menstabilkan harga.

Langkah dinilai harus segera diambil karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan UMKM di bagian hilirisasi.

Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, harga rata-rata daging sapi paha belakang di DKI Jakarta tecatat mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dari Rp 139.667 ke Rp 139.917 per kilogram (kg).  

Kuota Impor Dipangkas

Pelaku usaha sebelumnya menyampaikan keberatan dengan keputusan pemerintah memangkas kuota impor daging sapi reguler tahun 2026 menjadi 30.000 ton.  

Pada tahun sebelumnya kuota daging sapi mencapai 180.000 ton.

Keluhan tersebut disikapi pemerintah dengan berjanji melakukan penijauan ulang pada Maret 2026.

Janji itu disampaikan Deputi Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono saat menerima perwakilan asosiasi industri daging di Jakarta, Selasa (20/1/2026). 

"Kami menyampaikan keberatan atas kuota 30.000 ton yang jauh lebih kecil dibanding tahun lalu 180.000 ton,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana.

Pemangkasan kuota dinilai dilakukan tanpa sosialisasi maupun dialog dengan pelaku usaha. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran atas kepastian berusaha serta iklim investasi di sektor pangan.

Berdasarkan Neraca Komoditas Daging Sapi Reguler 2026, total kuota impor mencapai 297.000 ton.

Dari jumlah tersebut, 250.000 ton dialokasikan kepada BUMN, termasuk daging kerbau India dan daging sapi Brasil, sementara 105 perusahaan swasta hanya memperoleh 30.000 ton. Sisanya dialokasikan untuk kebutuhan industri.

Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna menilai alokasi tersebut tidak adil dan berpotensi menekan kelangsungan usaha.

“Dengan kuota sebesar itu, pasokan swasta hanya cukup sekitar dua bulan,” ujarnya.

Menanggapi keberatan tersebut, Tatang menyebut pengurangan kuota dilakukan untuk mendorong peningkatan impor sapi hidup yang memiliki nilai tambah. Namun pemerintah membuka ruang evaluasi.

“Kuota akan ditinjau ulang pada Maret melalui mekanisme evaluasi triwulanan,” kata Teguh.

Pelaku usaha juga meminta pemerintah segera menerbitkan perizinan impor atas kuota yang telah ditetapkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan izin akan diterbitkan sesuai Neraca Komoditas.

Selain itu, Kemenko Pangan berencana membentuk kelompok kerja bersama pelaku usaha untuk menghitung kebutuhan riil impor daging sapi reguler nasional. Keberatan resmi atas kebijakan ini disampaikan sejumlah asosiasi kepada Menko Pangan Zulkifli Hasan.