Dedi Mulyadi Bakal Bentuk Danantara Versi Jabar: Banyak BUMD Tak Berikan Keuntungan

Ringkasan Berita:

• Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ingin BUMD dikelola dalam satu holding seperti Danantara, kecuali Bank BJB.
• Dedi menilai banyak BUMD terus disuntik modal namun tak memberi keuntungan meski memiliki aset besar.
• Ia menegaskan pengelolaan BUMD harus profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.

TRIBUNNEWS.COM, - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar yang tidak memberikan keuntungan, justru memberikan beban.

Oleh sebab itu, Dedi ingin BUMD Jabar dibentuk holding sebagaimana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) membawahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, satu BUMD tidak masuk holding khusus tersebut nantinya yaitu Bank Jabar Banten (BJB).

Baca juga: Suku Bunga di Bawah Pasar, Danantara Himpun Dana Rp 20 Triliun Lewat Patriot Bond 

"Konsep Danantara merupakan konsep yang akan diikuti oleh Pemprov Jabar, karena banyak BUMD yang namanya ada, tapi aktivitasnya tidak ada" ujar Dedi dikutip dari TribunJabar, Jumat (23/1/2026).

Tercatat, saat ini Provinsi Jabar memiliki 41 BUMD yang bergerak di berbagai sektor, yakni keuangan, kontruksi, energi, ketahanan pangan, pariwisata, jasa dan lainnya.

Menurutnya, selama ini BUMD di Jabar selalu mendapatkan suntikan modal, tapi tidak memberikan keuntungan bagi daerah. 

"Ada yang mendapat modal cukup besar dari Pemprov Jabar, tapi di kasnya kosong semua. Tetapi asetnya relatif tinggi Rp4 triliun dan itu sebuah nilai strategis," katanya.

Tidak Beres

Dalam pengamatannya, Dedi melihat beberapa BUMD tidak transparan dalam pengelolaan keuangannya.

Dedi mencontohkan salah satu BUMD yang menyewakan mobil listrik ke Pemprov Jabar, senilai Rp350 juta per unit dalam setahun.

"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit, karena uang pendapatan yang Rp11 miliar itu, dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk mengkamuflase agar uangnya lari," katanya.

Bebas Politik

Dedi menekankan, pengelolaan BUMD harus mengedepankan aspek independensi dan tidak diintervensi kepentingan politik.

Bahkan, dirinya mengaku tidak pernah menempatkan orang di BUMD atas dasar kepentingan politik.