Purbaya: Iuran Board of Peace Berasal dari Anggaran Kemenhan

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya mengatakan, iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian akan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pertahanan.
• Purbaya berjanji menjaga anggaran tetap prudent dan iuran yang dibayarkan tidak memotong dana di APBN.
•  Indonesia resmi bergabung Board of Peace gagasan Donald Trump dan Prabowo Subianto ikut meneken piagam pembentukannya di sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pekan lalu. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian akan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Ya nanti selalu lewat Kemenhan, kan. Pasti selalu lewat Kemenhan," ujar Purbaya usai menghadiri acara IBC Indonesia Economic Summit 2026, ditulis Rabu (4/2/2026).

Purbaya enggan menyebut iuran tersebut akan memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dia menegaskan pemerintah akan melihat kondisi anggaran secara menyeluruh dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

"Nanti kita lihat. Kalau nggak cukup ya kita realokasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggaran nya tetap prudent," jelas Purbaya.

Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan organisasi tersebut pada sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pekan lalu. 

Tujuan utama Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian adalah agar bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara. 

Kehadiran Indonesia juga dinilai penting untuk memberi masukan, saran, serta pengaruh politik agar langkah-langkah yang diambil bersifat nyata dan berkelanjutan.

Organisasi ini disebut dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global. Meski awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, peran Dewan Perdamaian tidak terbatas pada wilayah Palestina, tetapi juga mencakup kawasan konflik lainnya. 

Baca juga: Usai Bertemu Prabowo, MUI Keluarkan Tausiyah Soal Indonesia Gabung Board of Peace, Ini Rinciannya 

Dewan eksekutif organisasi ini akan dipimpin langsung oleh Trump dan beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia.

Anggota tetap Dewan Perdamaian disebut-sebut diwajibkan membayar iuran sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun untuk menjadi anggota tetap. Jika tidak, negara yang bergabung tetap bisa menjadi anggota selama tiga tahun.

Mengutip Kompas, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan, Pemerintah Indonesia ikut membayar iuran sukarelanya.

Baca juga: Pengamat Hukum Internasional Sindir DPR, Bahas Posisi Indonesia di Piagam Board of Peace

Sugiono menegaskan, pembayaran iuran bukan syarat untuk menjadi anggota tapi untuk menyelesaikan persoalan di Gaza, Palestina, termasuk rekonstruksi di wilayah itu. 

Sugiono juga menekankan, iuran tersebut bukan kewajiban yang dibebankan kepada setiap anggota, melainkan bersifat sukarela.

“Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu,” ungkap Sugiono.

“Anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap,” ujar dia.