Fraksi PDIP Nilai Laporan Moody’s Jadi Alarm Keras untuk Pemerintah

Ringkasan Berita:

• Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, namun mengubah outlook menjadi negatif. Langkah ini dinilai sebagai peringatan serius bagi arah kebijakan ekonomi nasional.
• Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Harris Turino, menyebut laporan Moody’s sebagai “alarm keras” yang harus segera direspons pemerintah.
• Moody’s menyoroti menurunnya prediktabilitas kebijakan di Indonesia, terutama ketidaksinkronan antara perumusan dan pelaksanaan di lapangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional, Moody’s, baru-baru ini mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, namun memberikan catatan krusial dengan mengubah proyeksi atau outlook menjadi negatif. 

Keputusan tersebut dinilai bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan sebuah sinyal peringatan serius bagi arah kebijakan ekonomi nasional.

Apa itu Lembaga Moody's?

Moody's Investors Service merupakan lembaga pemeringkat kredit global yang berperan sebagai "wasit" independen bagi kesehatan finansial negara maupun perusahaan di seluruh dunia.

Berpusat di New York, lembaga ini memiliki pengaruh luar biasa karena laporan mereka menjadi kompas utama bagi investor internasional dalam menentukan ke mana modal akan dialirkan.

Dengan menganalisis berbagai risiko mulai dari kekuatan fiskal hingga efektivitas penegakan hukum, Moody's memberikan legitimasi pada sebuah entitas melalui simbol peringkat yang menentukan apakah sebuah subjek layak dipercaya secara finansial atau justru berisiko tinggi.

DPR: Alarm keras

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino, menegaskan bahwa laporan Moody’s tersebut merupakan "alarm keras" yang harus direspons dengan serius oleh pemerintah. 

Ia menilai, kegelisahan pasar yang ditangkap oleh Moody’s berakar pada masalah kredibilitas dan konsistensi kebijakan.

Dalam pandangan Harris, Moody’s secara gamblang menyoroti menurunnya prediktabilitas kebijakan di Indonesia, di mana ketidaksinkronan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan menjadi sorotan utama yang dapat menggerus kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Selain itu, risiko tata kelola (governance) turut menjadi poin merah yang patut diwaspadai. 

"Ekonomi yang besar tanpa institusi yang kuat ibarat bangunan tinggi dengan fondasi rapuh; terlihat megah, tetapi rawan guncangan," kata Harris dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Laporan tersebut juga menggarisbawahi pola belanja negara yang agresif. 

Kendati bertujuan mengejar pertumbuhan, langkah ini dianggap berisiko jika tidak dibarengi dengan penguatan basis penerimaan negara.

Perluasan program sosial yang tidak terhitung secara cermat dikhawatirkan akan memperlebar defisit dan mempersempit ruang fiskal di masa depan. Ketidakpastian kian meningkat seiring dengan munculnya entitas baru, Danantara.