APBN Januari 2026 Defisit Rp 54,6 Triliun, Menkeu Purbaya: Masih Terkendali

Ringkasan Berita:

• Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN Januari 2026 sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen PDB, disebut masih dalam koridor desain anggaran.
• Pendapatan negara Rp172,7 triliun tumbuh 9,5 persen, ditopang penerimaan pajak yang melonjak 30,7 persen secara tahunan.
• Belanja negara Rp227,3 triliun naik 25,7 persen, dengan pembiayaan Rp105,1 triliun untuk menjaga likuiditas dan stabilitas ekonomi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 tercatat defisit sebesar Rp 54,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, defisit sebesar Rp 54,6 triliun ini hanya 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

"Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026," kata Purbaya saat Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).

Baca juga: Penyelesaian Utang Whoosh Menggantung, Purbaya Belum Pastikan Akan Didanai APBN

Purbaya menyatakan, realisasi APBN pada Januari ini menunjukkan kinerja yang solid, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 172,7 triliun atau tumbuh 9,5 persen dari periode yang sama tahun 2025.

"Kinerja ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap kuat serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non-berulang tahun lalu," jelas dia.

Bendahara negara itu merincikan, penerimaan perpajakan hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp 138,9 triliun, penerimaan pajak Rp Rp 116,2 triliun tumbuh 30,7 persen secara tahunan, penerimaan bea dan cukai Rp 6,7 triliun.

"Pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus," tegas dia.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah telah membelanjakan sebanyak Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu anggaran atau naik 25,7 persen dibandingkan tahun 2025.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 131,9 triliun, belanja kementerian lembaga Rp 55 triliun, belanja non kementerian Rp 76,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 95,3 triliun. 

Menurut Purbaya, pertumbuhan belanja negara ini sebagai upaya mendukung program prioritas Presiden RI dengan menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I tahun 2026.

Selain itu, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 4,2 triliun. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara pruden. 

Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai Rp 105,1 triliun atau 15,2 persen dari target. Pemerintah melakukan pembiayaan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi," ucap Purbaya.

"Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," imbuhnya menegaskan.