Utang Pemerintah
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi 434,7 Miliar Dolar AS, Berikut Rinciannya
ULN pemerintah meningkat menjadi 216,3 miliar dolar AS, sementara ULN swasta menurun menjadi 193 miliar dolar AS.
Ringkasan Berita:
- Posisi utang luar negeri Indonesia pada Januari 2026 tercatat 434,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,7 persen secara tahunan.
- ULN pemerintah meningkat menjadi 216,3 miliar dolar AS, sementara ULN swasta menurun menjadi 193 miliar dolar AS.
- Rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,6 persen dan masih didominasi utang jangka panjang.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 senilai 434,7 miliar dolar AS.
Angka tersebut tumbuh 1,7 persen secara tahunan, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8 persen (yoy).
"Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. ULN pemerintah tetap terjaga," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, dikutip Senin (16/3/2026).
Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Melonjak Jadi 431,7 Miliar Dolar AS, Ini Rinciannya
Ia menjelaskan, posisi ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).
"Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," paparnya.
Denny menyampaikan, sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ucapnya.
ULN Swasta Menurun
Denny merinci, posisi ULN swasta tercatat sebesar 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026, menurun dibandingkan dengan posisi pada Desember 2025 sebesar 194,0 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).
"Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)," tuturnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.
ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Nilai-Tukar-Rupiah-Terhadap-Dolar-AS_20260305_201443.jpg)