Krisis Energi Bayangi RI, Pemerintah Diminta Segera Alihkan Anggaran MBG untuk Subsidi BBM

Ringkasan Berita:

• Pemerintah diminta segera mencari jalan agar Indonesia tidak menjadi negara yang tertekan akibat potensi krisis energi karena konflik antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran
• Terdapat program kerja yang sejatinya tidak terlalu urgent dikedepankan di kondisi menghadapi krisis energi saat ini
• Menurut Bhima, dengan adanya alokasi anggaran tersebut, maka pemerintah akan memiliki cadangan anggaran di tahun ini, serta memberikan relaksasi terhadap defisit APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta segera mencari jalan agar Indonesia tidak menjadi negara yang tertekan akibat potensi krisis energi karena konflik antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran tak berkesudahan.

Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan, sejatinya terdapat upaya bagi pemerintah untuk menyelematkan fiskal dengan mengalokasikan anggaran besar pada beberapa program kerja yang sedang berjalan saat ini.

Baca juga: Saat Negara Lain Gerak Cepat, Mengapa Pemerintah RI Masih Lamban Hadapi Ancaman Krisis Energi?

Dirinya beranggapan, apabila anggaran tersebut bisa dialokasikan, maka subsidi untuk energi dan juga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa tetap terjaga.

"Soal subsidi energi harus dijaga bukan dengan naikan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu," kata Bhima kepada Tribunnewscom, Jumat (27/3/2026).

Baca juga: Ancaman Krisis Energi Global, Ekonom Desak Pemerintah Segera Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah

Menurut dia, terdapat program kerja yang sejatinya tidak terlalu urgent dikedepankan di kondisi menghadapi krisis energi saat ini.

Adapun program kerja yang dimaksud yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan menelan anggaran Rp335 Triliun di 2026 ini dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Perlu ada pembicaraan APBN Perubahan di DPR. Ada pos belanja yang belum urgen bisa dipangkas," ucap Bhima.

"MBG dan Kopdes MP, pembangunan IKN total bisa hemat 340 triliun," sambung dia.

Menurut Bhima, dengan adanya alokasi anggaran tersebut, maka pemerintah akan memiliki cadangan anggaran di tahun ini, serta memberikan relaksasi terhadap defisit APBN.

"Cukup (anggaran itu) untuk tambal pelebaran defisit APBN," tutur dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet yang menyebut, kebijakan untuk menaikkan harga BBM seperti yang dilakukan oleh beberapa negara tetangga saat ini sejatinya dijadikan opsi terakhir bagi pemerintah RI.

Pasalnya menurut dia, dengan kebijakan kenaikan harga BBM, pengaruhnya justru berpotensi makin memburuk karena melemahnya daya beli masyarakat.

"Kenaikan harga itu opsi, tapi sebaiknya jadi pilihan terakhir karena dampaknya langsung ke inflasi dan daya beli," kata Yusuf.

Dirinya lantas meminta kepada pemerintah untuk bisa mengendalikan tekanan terhadap fiskal RI ini dengan upaya lain, yakni melakukan efisiensi belanja program kerja.

Baca juga: Urgensi Transportasi Umum: Krisis Energi, Menyelamatkan Aksesibiltas dan Masa Depan Daerah