Saat Negara Lain Gerak Cepat, Mengapa Pemerintah RI Masih Lamban Hadapi Ancaman Krisis Energi?

Ringkasan Berita:

• Dengan situasi global yang semakin tidak pasti, pemerintah didorong untuk tidak lagi bersikap reaktif, melainkan segera menyusun kebijakan konkret.
• Tanpa itu, ancaman krisis energi bukan lagi sekadar peringatan, melainkan risiko nyata.
• Sikap pemerintah yang belum menunjukkan kekhawatiran serius justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat sejumlah negara mulai bergerak cepat merespons ancaman krisis energi global akibat memanasnya konflik di Timur Tengah, pemerintah Indonesia justru dinilai masih berjalan di tempat. Di tengah potensi terganggunya pasokan minyak dunia, pengetatan distribusi, hingga ancaman lonjakan harga energi, langkah antisipatif yang konkret dari pemerintah belum juga terlihat. 

Baca juga: Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 200 Dolar AS Akibat Perang Israel-AS Vs Iran Tak Usai, Apa Dampaknya?

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang paling terdampak, terutama karena ketergantungannya terhadap impor energi yang masih tinggi.

Sejumlah negara telah lebih dulu mengambil langkah mitigasi, mulai dari pembatasan konsumsi energi, penerapan work from home (WFH), hingga pembelajaran jarak jauh guna menekan mobilitas dan penggunaan bahan bakar. 

Sementara itu, pemerintah Indonesia sejauh ini baru sebatas menyampaikan peringatan terkait potensi keterbatasan suplai Bahan Bakar Minyak (BBM), tanpa diikuti kebijakan strategis yang terukur.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai situasi ini menunjukkan lemahnya respons pemerintah dalam membaca potensi krisis yang semakin nyata di depan mata.

"Semakin lama perang terjadi, semakin terganggu pasokan minyak mentah secara global dan harga minyak bisa semakin tinggi. Terlebih sudah ada pernyataan dari Arab Saudi untuk mengurangi ekspor minyak ke Asia per April 2026. Selat Hormuz pun masih tidak bisa dilalui oleh semua kapal," ujar Nailul Huda saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (27/3/2026).

Ia menegaskan, eskalasi konflik di kawasan tersebut bukan sekadar isu geopolitik, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia yang sangat bergantung pada jalur distribusi energi melalui Selat Hormuz.

Menurut Nailul, jika pemerintah terus lamban merespons, dampak yang muncul tidak hanya berupa kelangkaan energi, tetapi juga lonjakan harga yang sulit dikendalikan hingga memicu inflasi global yang semakin tinggi.

"Ketika barang semakin langka, harga semakin tidak terkendali, inflasi global semakin tinggi, krisis ekonomi global menjadi tidak terhindari. Barang-barang impor akan semakin mahal," katanya.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak, Ini Kata Ojol Pengguna Motor Listrik

Sebagai negara net importir minyak mentah, Indonesia disebut berada dalam posisi yang sangat rentan. Namun ironisnya, hingga saat ini belum terlihat kebijakan konkret yang benar-benar dirancang untuk mengantisipasi skenario terburuk.

Nailul bahkan membandingkan respons Indonesia dengan negara lain seperti Jepang yang dinilai jauh lebih sigap dalam menjaga cadangan energi dan merancang langkah mitigasi.

"Cadangan energi nasional kita lebih rendah dibandingkan Jepang, namun Jepang lebih responsif. Indonesia masih belum mengeluarkan kebijakan yang bisa mengurangi dampak dari perang ini," ucapnya.

Ia memperingatkan, tanpa langkah cepat dan terukur, dampak krisis energi global akan merembet ke berbagai sektor, mulai dari industri, logistik, hingga daya beli masyarakat yang tergerus akibat kenaikan harga barang, terutama yang bergantung pada impor.

Lebih jauh, ia menilai sikap pemerintah yang belum menunjukkan kekhawatiran serius justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik.