Harga BBM Subsidi Tak Naik, DPR Nilai Sinyal Kuat Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Ringkasan Berita:

• Kepastian pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada tahun 2026 dinilai sinyal kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. 
• Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih meyakini, kebijakan tersebut mampu meredam gejolak biaya produksi.
• Sekaligus juga menjaga daya beli masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepastian pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada tahun 2026 dinilai menjadi sinyal kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. 

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih meyakini, kebijakan tersebut mampu meredam gejolak biaya produksi sekaligus menjaga daya beli masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Kepastian ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur di tengah ketidakpastian ekonomi global,” kata pria yang akrab disapa Demer itu kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, stabilitas harga energi menjadi faktor kunci dalam menjaga efisiensi biaya logistik dan produksi. 

Hal ini penting agar daya saing industri nasional tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

“Stabilitas harga energi sangat menentukan efisiensi biaya logistik dan produksi. Ini penting agar industri nasional tetap kompetitif,” katanya.

Baca juga: Harga BBM Non Subsidi Naik, Toyota Yakin Dampaknya ke Penjualan Fortuner-Innova Hanya Sementara

Ia juga menilai kebijakan tersebut memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus berkontribusi dalam menahan tekanan inflasi dan menjaga konsumsi domestik tetap kuat.

“Kebijakan ini bukan hanya melindungi UMKM, tetapi juga membantu menahan inflasi dan menjaga konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Di sisi lain, Demer melihat langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi sebagai strategi yang tepat untuk menjaga ketahanan energi nasional. 

Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan antara stabilitas pasokan energi dan perlindungan masyarakat.

“Penyesuaian BBM non-subsidi merupakan langkah strategis, karena konsumennya mayoritas kelompok menengah ke atas sehingga dampaknya lebih terukur,” ujarnya.

Baca juga: Menteri Bahlil: Harga LPG 3 Kg, Bensin Pertalite dan Solar Tidak Akan Naik

Lebih lanjut, ia juga menyoroti kerja keras Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman di tengah tekanan global.

“Upaya menjaga stok, memperkuat pasokan, hingga pengelolaan impor energi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional,” katanya.

Demer menegaskan, sinergi antara Presiden dan kementerian teknis menjadi kunci dalam memastikan energi tetap terjangkau sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional.

“Dengan kebijakan yang konsisten dan terarah, stabilitas energi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih resilien di tengah dinamika global,” pungkasnya.