Perluas Jaringan Kereta Api Nasional, AHY Sebut Bisa Kurangi Emisi Karbon

Ringkasan Berita:

• Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyebut perluasan jaringan kereta api dapat menekan emisi karbon karena kontribusinya jauh lebih kecil dibanding transportasi darat berbasis kendaraan pribadi 
• Namun, investasi sektor kereta masih tertinggal jauh dari pembangunan jalan, terlihat dari alokasi anggaran yang timpang 
• Pemerintah menargetkan pengembangan jaringan hingga 14.000 km dengan kebutuhan dana besar melalui berbagai skema pembiayaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan perluasan jaringan kereta api nasional bisa mengurangi emisi karbon secara signifikan di sektor transportasi darat.

Hal ini disampaikan AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

"Dari sektor transportasi, subsektor transportasi darat yang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, termasuk juga kendaraan bermotor, ini berkontribusi 89 persen terhadap emisi karbon. Sedangkan kereta itu kurang dari satu persen," kata AHY. 

Menurut dia, dengan beralih ke moda kereta api, beban berat yang selama ini dipikul oleh infrastruktur jalan raya dapat berkurang, sekaligus menurunkan biaya transportasi logistik di berbagai daerah.

Meskipun kereta api memiliki potensi besar dalam menekan emisi, AHY mengungkapkan adanya fenomena under investment atau kurangnya alokasi investasi pada sektor ini dibandingkan pembangunan jalan raya.

Baca juga: Catatan di Balik Rencana Pembangunan Jaringan Kereta Api di Papua

Sebagai gambaran, pada tahun 2026, anggaran sebesar Rp 46 triliun dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan jalan nasional, sementara untuk rel kereta hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp 5 triliun.

Tahun 2026 ini saja misalnya bisa dikatakan Rp 46 sekian triliun itu untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan secara nasional, sedangkan hanya kurang lebih Rp 5 triliun untuk rel kereta. Jadi ada gap di situ," ucap AHY. 

AHY juga memaparkan kondisi infrastruktur kereta api di Indonesia yang masih belum merata. 

Dari total sekitar 12.000 kilometer jalur kereta api, sebanyak 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa, dengan rincian 7.000 kilometer aktif dan sisanya tidak aktif.

Sementara itu, di luar Pulau Jawa kondisinya masih sangat minim. Sumatra belum sepenuhnya terhubung, Kalimantan belum memiliki jalur kereta, dan Sulawesi baru memiliki jalur sepanjang ratusan kilometer.

Untuk memperluas jaringan sepanjang 14.000 kilometer hingga tahun 2045, pemerintah menaksir kebutuhan dana mencapai Rp 1.200 triliun. 

AHY menyebut anggaran tersebut akan bersumber dari kombinasi APBN, APBD, serta skema pembiayaan kreatif.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama investasi dengan berbagai pihak asing, meski hingga kini belum ada mitra definitif yang ditetapkan.