Legislator Gerindra Soroti Peran Desa Sebagai Bantalan Sosial Ketahanan Pangan Nasional

Ringkasan Berita:

• Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti kesenjangan antara stabilitas makroekonomi Indonesia dengan kondisi harga pangan yang terus meningkat di masyarakat. 
• Menurutnya, ketahanan pangan desa sebagai bantalan sosial belum mendapat dukungan kebijakan memadai.
• Azis menilai sektor pertanian meski hanya menyumbang 12–13 persen PDB, menyerap hingga 30% tenaga kerja dan menjadi fondasi ketahanan sosial. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti adanya kesenjangan antara data makroekonomi Indonesia yang stabil dengan kondisi harga pangan di masyarakat yang terus meningkat. 

Menurut Azis, kesenjangan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di tingkat desa yang selama ini menjadi bantalan sosial belum mendapat dukungan kebijakan yang memadai.

Ia mengungkapkan, meskipun stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen dan inflasi terkendali, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah bawah mulai tertekan oleh kenaikan harga bahan pokok.

"Di satu sisi, suara pemerintah, yang kerap disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5 persen. Inflasi terkendali di sekitar 2,5–3 persen," kata Azis kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

"Namun ekonomi, tidak hanya terbaca dalam angka. Di pasar-pasar, di warung kecil, di rumah tangga kelas menengah bawah, cerita yang terdengar sering kali berbeda. Inflasi 3 persen mungkin terdengar rendah, tetapi ketika harga beras, telur, dan cabai naik lebih cepat dari itu, yang terasa bukan stabilitas, melainkan tekanan," sambungnya. 

Ia menuturkan, ketidaksinambungan antara angka (statistik) dan pengalaman hidup ini mengindikasikan bahwa sistem ketahanan pangan nasional masih rentan terhadap guncangan harga. 

Ia melihat bahwa kekuatan terbesar Indonesia sebenarnya terletak pada ketahanan pangan yang diwariskan secara turun temurun di desa.

Azis menjelaskan, sektor pertanian di Indonesia hanya menyumbang sekitar 12-13 persen terhadap PDB nasional, tetapi menyerap sekitar 27-30 persen tenaga kerja.

Hal ini menunjukkan ketimpangan produktivitas, sekaligus membuktikan bahwa desa masih berfungsi sebagai bantalan sosial terbesar saat sektor lain bergejolak.

"Di desa, ekonomi tidak selalu dihitung dari transaksi, tetapi dari kemampuan bertahan. Seorang petani tidak menjual seluruh panennya. Sebagian disimpan. Di pekarangan rumah, tumbuh cabai, bayam, wortel, singkong. Di samping rumah, ada kandang kecil berisi ayam. Di belakang, kolam sederhana dengan ikan nila atau lele. Kadang di sela kesibukannya, orang desa memancing ke sungai atau waduk untuk dimakan sendiri lebihnya dijual ke tetangganya. Tidak semua itu masuk ke pasar," jelasnya. 

Menurut Azis, ironisnya, kekuatan ini sering diperlakukan sebagai sisa masa lalu, bukan sebagai fondasi masa depan. Padahal, jika kekuatan ini diperkuat secara sistematis, dampaknya dapat mengatasi kesenjangan antara data ekonomi makro dan realitas di pasar.

Untuk mengatasi masalah ini, Azis mengusulkan agar pemerintah mengubah pendekatannya dari sekadar regulator menjadi enabler. 

Ia mengusulkan pembentukan "Klaster Pangan Desa Mandiri" yang terstruktur dan didanai secara berkelanjutan.

"Bayangkan sebuah model yang konkret: “Klaster Pangan Desa Mandiri". Satu desa, satu klaster produksi berbasis potensi lokal. Negara masuk bukan dengan bantuan yang habis pakai, tetapi dengan pembiayaan terstruktur," ungkap Azis. 

Model ini meliputi pembiayaan berbunga rendah melalui skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipertajam, penyediaan benih unggul dan teknologi tepat guna, pendampingan produksi berbasis data, hingga jaminan akses pasar melalui koperasi desa atau BUMDes yang terkoneksi digital.

Azis juga menekankan pentingnya reforma agraria yang tidak berhenti pada redistribusi lahan, tetapi berlanjut pada aktivasi lahan. 

Tanah yang dibagikan harus dihidupkan, dikelola, dan terhubung dengan pasar agar menghasilkan nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa.