Utang Pemerintah Tembus Rp9.920 Triliun per Maret 2026, Mayoritas Bersumber dari Penerbitan SBN

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Indonesia mencatat total utang sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026.
• Mayoritas utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dari total utang.
• Rasio utang terhadap PDB berada di level 40,75 persen, masih di bawah batas maksimal 60 persen sesuai UU Keuangan Negara.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia hingga 31 Maret 2026, memiliki utang sebanyak Rp9.920,42 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total utang tersebut mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah.

Kemudian, utang yang bersumber komponen pinjaman senilai Rp1.267,52 triliun. 

Baca juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Utang Pemerintah Masih Aman, Ini Alasannya

Berdasarkan data yang tercantum dalam website resmi DJPPR, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di level 40,75%. 

Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% terhadap PDB.

Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari Kontan, Jumat (8/5/2026).

Utang Luar Negeri

Bank Indonesia sebelumnya mengumumkan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2026 sebesar 437,9 miliar dolar AS, naik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 434,9 miliar dolar AS. 

Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh sebesar 2,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy). 

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Anton Pitono mengatakan, peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). 

"Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan," ujar Anton.

Dari ULN publik, kata Anton, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 5,5% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6% (yoy). 

"Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang," ucapnya.