Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi 7,62 Kuadriliun di Triwulan I 2026 

Ringkasan Berita:

• Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 433,4 miliar dolar AS atau naik 0,8 persen secara tahunan.
• Kenaikan dipengaruhi pertumbuhan utang pemerintah, sementara utang swasta justru mengalami penurunan.
• BI menegaskan struktur ULN masih sehat dengan rasio terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen dan didominasi utang jangka panjang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 senilai 433,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.627.840.000.000.000 (kurs Rp17.600 per dolar AS).

Angka tersebut naik 0,8 persen dibanding periode yang saham tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp9.920 Triliun per Maret 2026, Mayoritas Bersumber dari Penerbitan SBN

Menurutnya, posisi ULN pemerintah sebesar 214,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5 persen (yoy). 

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," papar Denny, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian. 

Berdasarkan sektor ekonomi, kata Denny, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen) total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). 

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% total ULN pemerintah," ujarnya.

Sedangkan untuk ULN swasta, Denny menyebut, sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy).

"Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6% (yoy) dan 1,3% (yoy)," paparnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4?ri total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.

Denny menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada triwulan I 2026 dari 30,0% pada triwulan IV 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. 

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Denny.