IBC Usul Insentif EV Berbasis Komponen Baterai untuk Dorong Hilirisasi
Pemerintah menyiapkan skema insentif baru untuk kendaraan listrik dengan kuota masing-masing 100.000 unit untuk mobil listrik dan motor listrik.
Ringkasan Berita:
- Pemerintah menyiapkan skema insentif baru untuk kendaraan listrik dengan kuota masing-masing 100.000 unit untuk mobil listrik dan motor listrik.
- Insentif akan mulai berjalan pada Juni 2026 dan disebut akan mempertimbangkan penggunaan material berbasis nikel.
- Hilirisasi industri tidak hanya berhenti di sektor nikel, tetapi bisa meluas ke komponen lain dalam ekosistem baterai kendaraan listrik.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan skema insentif baru untuk kendaraan listrik dengan kuota masing-masing 100.000 unit untuk mobil listrik dan motor listrik.
Insentif akan mulai berjalan pada Juni 2026 dan disebut akan mempertimbangkan penggunaan material berbasis nikel, sehingga produk dengan kandungan lokal lebih tinggi berpotensi mendapat porsi dukungan lebih besar.
Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif menilai insentif sebaiknya tidak hanya diberikan di level kendaraan, tapi juga menyasar industri baterai dan komponennya.
"Menurut saya kebijakan itu mungkin tidak harus di level mobilnya, tapi bisa juga di level baterainya. Makanya mungkin perusahaan baterai jadinya yang menerima, meskipun nanti in the end yang menikmati tetap konsumen," kata Aditya di acara Bincang-bincang Baterai di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
IBC melihat pendekatan tersebut akan memberikan dampak lebih luas terhadap penguatan industri dalam negeri, karena rantai pasok baterai melibatkan banyak komponen yang dapat dilokalisasi.
Aditya juga menjelaskan baterai kendaraan listrik, termasuk berbasis Nickel Manganese Cobalt (NMC), tidak hanya terdiri dari nikel. Komponen lain seperti grafit, aluminium dan tembaga juga memiliki porsi besar dalam struktur baterai.
"Baterai itu even yang NMC, komponen baterainya itu 23 persen itu grafit, 21 persen sekian itu nikelnya, aluminium 18 persen, copper itu 13 persen. Artinya ada banyak komponen-komponen sebetulnya bisa kita insentif localize," terangnya.
Aditya mencontohkan, apabila produsen baterai menggunakan bahan baku lokal seperti aluminium sheet dari PT Indonesia Asahan Aluminium, maka produk tersebut bisa memperoleh tambahan insentif.
Dengan begitu, hilirisasi industri tidak hanya berhenti di sektor nikel, tetapi bisa meluas ke komponen lain dalam ekosistem baterai kendaraan listrik.
"Kalau misalnya IBC pakai aluminum sheet-nya Inalum, misalnya gitu ya, itu nanti akan ada insentif tambahan. Nanti bisa bukan hanya nikelnya yang dihilirisasi tapi semuanya bisa dihilirisasi," ujar Aditya.
Ia menambahkan, salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah adalah skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Namun, TKDN tersebut dinilai perlu dihitung lebih mendalam hingga asal-usul material atau origin bahan bakunya.
"Jadi TKDN-nya juga benar-benar TKDN yang sampai ke origin-nya, tidak hanya manufakturnya saja," ungkap Aditya.
Terkait kandungan lokal produk IBC, Aditya mengatakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) untuk Energy Storage System (ESS) yang diproduksi perusahaan saat ini sudah mencapai TKDN sekitar 40-45 persen.
Sementara jika produksi sel baterai juga dilakukan di dalam negeri, tingkat kandungan lokalnya disebut bisa meningkat signifikan.
"Kalau baterai cell-nya juga diproduksi oleh IBC, yang mana pabriknya di Karawang juga sudah ready, itu bisa sampai 60 persen. Jadi sebetulnya sudah cukup tinggi," ucap Aditya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Bos-IBC-bahas-insentif-EV-OK.jpg)