Belajar dari Tiongkok dan India, Pemerintah RI Perlu Perkuat Insentif Proyek DME

Ringkasan Berita:

• Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME Indonesia sulit terserap tanpa intervensi kebijakan pemerintah kuat berkelanjutan.
• Harga batu bara tinggi dan kebutuhan CCUS membuat produksi DME kurang kompetitif dibandingkan LPG nasional.
• Keberhasilan proyek membutuhkan subsidi, pencampuran wajib, serta insentif pemerintah mencontoh Tiongkok dan India secara bertahap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai produk substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia dinilai bakal sulit terserap pasar.

Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa, menegaskan  keberhasilan hilirisasi ini sangat bergantung pada intervensi kebijakan pemerintah.

Kendati diproyeksikan mampu mendongkrak nilai tambah batu bara hingga berkali-kali lipat, Iwa mengingatkan bahwa proyek gasifikasi ini membutuhkan modal jumbo. Tingginya nilai investasi tersebut kian menantang lantaran harga produksi DME sangat bergantung pada fluktuasi harga batu bara dunia.

"DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan capex gasifikasi itu tinggi. Jika harga batu bara di atas US$60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi,’’ ujar Iwa, Kamis (7/5/2026).

Selain faktor harga, aspek lingkungan menjadi tantangan tersendiri. Produksi DME disebut menghasilkan emisi 20 persen lebih tinggi dibandingkan LPG. Untuk memitigasi hal tersebut, diperlukan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
Namun, penerapan CCUS diprediksi akan menaikkan biaya modal (capex) sebesar 20?n biaya operasional (opex) sebesar 15%.

"DME adalah solusi taktis jangka pendek-menengah untuk mengurangi impor secara cepat dengan memanfaatkan aset eksisting. Namun tidak dapat menjadi solusi tunggal karena kendala emisi dan ekonomi," jabarnya. 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi proyek DME dengan target kapasitas 1,4 juta ton per tahun. Proyek ini diproyeksikan menyerap 7 juta ton batu bara kalori rendah (low rank coal) per tahun.

Langkah strategis ini diambil untuk menutup celah konsumsi LPG nasional yang telah mencapai 8,3 juta ton per tahun, di mana 75% di antaranya masih dipenuhi melalui impor.

Guna memastikan keberhasilan DME, menurut Dia pemerintah dapat mencontoh negara-negara yang telah lebih dulu mengutilisasi DME, diantaranya Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (AS). 

Di Tiongkok, dukungan pemerintah sangat masif dari hulu hingga hilir, mulai dari subsidi, kewajiban pencampuran (blending), hingga insentif harga bahan baku.

"Hebatnya dukungan negara (Tiongkok) sangat kuat berupa subsidi hilir, kewajiban pencampuran, dan insentif harga batubara. Itu bisa menjadi acuan utama untuk sisi teknologi gasifikasi dan skala keekonomian,’’ imbuhnya.

Saat ini, Tiongkok mampu memproduksi 7 juta ton DME per tahun yang digunakan sebagai 20?mpuran LPG untuk rumah tangga dan industri.

Berkat intervensi tersebut, harga DME di Tiongkok bahkan sepertiga lebih murah (di bawah 2 yuan per meter kubik) dibandingkan LNG impor di negara tersebut senilai 2,87 yuan per meter kubik, belum termasuk biaya regasifikasi dan transportasi.

Di India, melansir laporan Economic Times, pencampuran 20% DME hasil gasifikasi batu bara dengan LPG diperkirakan dapat menekan impor LPG hingga 6,3 juta ton per tahun. Langkah ini juga berpotensi menghemat devisa hingga US$4,04 miliar per tahun.

''Peran Pemerintah India tinggi karena relevan dari sisi kebijakan publik, skema subsidi tepat sasaran, dan pendekatan bertahap. India menghadapi tantangan serupa dalam transisi dari LPG bersubsidi," tutur Iwa.