Rupiah Tertekan Dolar AS, Pemerintah Perlu Ambil Langkah Redam Lonjakan Harga Barang

Ringkasan Berita:

• Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan.
• Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp 17.880 per dolar AS pada perdagangan hari ini.
• Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute Sandri Rumanama, meminta pemerintah mengambil langkah untuk meredam tekanan terhadap mata uang nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan.

Dimana, nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp 17.880 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Baca juga: IHSG Dibayangi Merosotnya Nilai Tukar Rupiah, Investor Asing Masih Angkat Kaki

Di tengah kurs rupiah yang disebut mendekati level Rp18.000 per dolar AS, Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute Sandri Rumanama, meminta pemerintah mengambil langkah untuk meredam tekanan terhadap mata uang nasional.

Menurut Sandri, salah satu faktor yang membebani perekonomian Indonesia saat ini adalah tingginya biaya impor minyak dan gas bumi (migas).

Kondisi tersebut dinilai ikut menekan cadangan devisa negara karena kebutuhan dolar AS untuk membayar impor energi terus meningkat.

"Kurs 1 USD ke rupiah sudah mendekati Rp 18 ribu. Ini harus ada kebijakan berani dari pemerintah," kata Sandri, Selasa (2/6/2026).

Sandri menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengurangi beban impor migas dan menekan subsidi energi yang selama ini menyedot anggaran negara.

"Biaya impor migas kita sangat membengkak, akhirnya menekan cadangan devisa. Jadi kalau bisa naikkan saja harga BBM agar bisa menekan biaya impor kita dan mengurangi beban subsidi BBM yang menguras APBN. Presiden harus berani mengambil sikap, jangan sampai kita seperti Somalia dan Zimbabwe," ujar Sandri yang juga Founder Kontra Narasi ini.

Selain persoalan impor migas, Sandri juga menyoroti kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal pemerintah.

Menurut dia, defisit anggaran yang mendekati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi perhatian pelaku pasar, terutama ketika penerimaan pajak belum optimal.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah apabila tidak diimbangi dengan langkah-langkah penguatan penerimaan negara dan pengelolaan belanja yang lebih efektif.

Di sisi lain, permintaan terhadap valuta asing (valas) juga mengalami peningkatan.

Kenaikan kebutuhan dolar AS terjadi karena sejumlah faktor musiman, mulai dari pembayaran utang luar negeri hingga repatriasi dividen perusahaan.

“Permintaan valas meningkat secara musiman untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen perusahaan baik swasta maupun badan usaha milik negara, dan kebutuhan operasional impor bahan baku serta pengeluaran program-program ambisius pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis yang benar-benar menguras anggaran negara,” kata Sandri.

Ia menilai berbagai kebutuhan tersebut membuat permintaan dolar AS di pasar meningkat, sementara tekanan terhadap rupiah masih berlangsung.

Pelemahan rupiah memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.

Selain meningkatkan biaya impor, kondisi tersebut juga berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa, terutama produk yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan kondisi fiskal tetap sehat di tengah berbagai program prioritas yang sedang dijalankan.