Analisis Pakar Efek Harga Pertamax Melonjak: Perburuan Pertalite Meningkat, Waspada BBM Oplosan

Ringkasan Berita:

• Peneliti Kebijakan Publik Riko Noviantoro memprediksi kenaikan harga Pertamax akan mendorong masyarakat beralih ke Pertalite.
• Lonjakan pengguna Pertalite dikhawatirkan menekan stok BBM subsidi dan membebani anggaran negara.
• Riko juga meminta pejabat memberi teladan penghematan energi serta memperketat pengawasan penimbunan dan pengoplosan BBM.

TRIBUNNEWS.COM – Kenaikan harga Pertamax hingga menembus Rp16.250 per liter diperkirakan memicu pergeseran perilaku konsumen BBM di Indonesia. 

Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro memprediksi masyarakat akan semakin banyak beralih dari Pertamax ke Pertalite demi menekan pengeluaran sehari-hari.

Menurut Riko, perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi menjadi dampak paling nyata yang harus segera diantisipasi pemerintah setelah penyesuaian harga Pertamax.

"Yang perlu kita antisipasi adalah perpindahan customer Pertamax menjadi pengguna Pertalite," kata Riko kepada Tribunnews.com, Rabu (9/6/2026).

Ia menjelaskan lonjakan jumlah pengguna Pertalite berpotensi menekan ketersediaan stok BBM subsidi di lapangan.

Kondisi tersebut juga dapat membebani anggaran subsidi energi yang selama ini ditanggung pemerintah.

"Perpindahan ini akan berdampak pada ketersediaan Pertalite yang kemudian mengalami lonjakan karena ada perpindahan customer dari Pertamax ke Pertalite," terangnya.

Riko menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perpindahan konsumen tidak berujung pada gangguan distribusi maupun membengkaknya beban subsidi BBM.

Di tengah sorotan publik terhadap kenaikan harga Pertamax, Riko mengingatkan bahwa fenomena tersebut tidak sepenuhnya disebabkan faktor domestik.

Menurut dia, gejolak harga energi global dan ketidakpastian geopolitik internasional turut memengaruhi penyesuaian harga bahan bakar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Baca juga: Harga BBM Non Subsidi Naik Secara Mendadak, YLKI Soroti Dampak ke Konsumen

"Kita juga perlu melakukan penyadaran bahwa memang situasi kenaikan BBM ini tidak semata-mata pada kondisi ekonomi nasional, tapi juga ada faktor-faktor eksternal," katanya.

Riko menambahkan, kondisi serupa juga dialami banyak negara lain sehingga diperlukan sikap kolektif masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut.

Sebagai langkah jangka pendek, Riko mendorong masyarakat mulai menerapkan pola penggunaan bahan bakar yang lebih efisien.

Ia menilai budaya hemat energi perlu menjadi gerakan bersama untuk mengurangi tekanan terhadap konsumsi BBM nasional di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

"Semua warga negara harus berusaha melakukan penyadaran terhadap bersikap hemat penggunaan bahan bakar," ujarnya.

Menurutnya, penghematan tidak hanya membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berkontribusi menjaga ketahanan energi nasional.

Waspadai Penimbunan dan Pengoplosan BBM

Riko juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan.

Ia khawatir meningkatnya selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi dapat memicu praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi, hingga pengoplosan BBM.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar di berbagai daerah.

"Saya berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap aksi-aksi penumpukan bahan bakar minyak atau aksi-aksi pengoplosan bahan bakar minyak," katanya.

Riko memperkirakan fokus pemerintah dalam waktu dekat akan tertuju pada pengamanan stok Pertalite, pengendalian distribusi BBM subsidi, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan di lapangan.

Menurutnya, stabilitas pasokan energi akan menjadi faktor penting untuk menjaga kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Ia berharap kombinasi antara penghematan masyarakat, keteladanan pejabat, dan pengawasan distribusi BBM dapat mencegah munculnya gejolak baru akibat kenaikan harga Pertamax.

"Saya berharap langkah 1, 2, 3, dan 4 itu bisa menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan kita yang pada akhirnya akan menjaga situasi ekonomi nasional," kata Riko.

Baca juga: Purbaya Klaim Dampak Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi ke Inflasi Minim

Sikap Pemerintah

Pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax series terhadap inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melihat terlebih dahulu pengaruh kenaikan harga BBM terhadap sektor transportasi dan harga-harga barang di masyarakat.

"Dampak inflasi kan kita lihat dari transportasi dan harga. Nah, kita monitor dulu," ujar Menko Airlangga di Kemenko Perekonomian, Rabu (10/6/2026).

Saat ditanya apakah pemerintah akan menyiapkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat setelah kenaikan harga Pertamax, Airlangga membenarkannya.

Menurut dia, skema stimulus masih dalam tahap pembahasan dan akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diumumkan kepada publik.

"Lagi disiapin (stimulus) ya, kalau sudah diputus baru dikasih tahu. Laporin Presiden dulu," imbuhnya menegaskan.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi.

Menurut Purbaya, pengaruh kenaikan harga tersebut relatif terbatas karena Pertamax bukan merupakan BBM yang umum digunakan oleh angkutan umum maupun kendaraan pengangkut barang yang berperan langsung dalam distribusi logistik.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena kan pertamax ga dipakai angkutan barang," ujar Purbaya di DPR, Rabu.
 
Ia kembali menegaskan bahwa dampak terhadap inflasi diperkirakan terbatas lantaran sektor transportasi umum dan distribusi barang tidak bergantung pada penggunaan Pertamax.

"Harusnya limited karena bukan bukan buat angkutan umum, angkutan barang ga pakai (Pertamax)," tegas Purbaya.

Diketahui, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. 

Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth.

Pertamina Patra Niaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” jelasnya.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Nitis Nawaroh)