Ali Ngabalin Debat dengan Saleh Daulay Soal Lockdown : Kebijakan Ada di Pemerintah Pusat!

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan soal penanganan penyebaran virus corona yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Di mana dirinya menyoroti Pemerintah Indonesia yang belum lakukan kebijakan lockdown, di tengah masifnya virus corona.

"Ya silahkan saja Pemerintah memilih belum lockdown Indonesia, katanya kita sekarang memilih social distancing, nah jelaskan pada kita itu apa," katanya dilansir dari tayangan YouTube Layar Demokrasi CNN Indonesia, Selasa (17/3/2020).

Pihaknya juga meminta kejelasan soal apa manfaat juga keuntungan melakukan social distancing untuk redam penyebaran virus corona.

Hal tersebut juga ditekankan Saleh agar masyarakat mengerti dan memahami.

Saleh mengatakan soal efektifitas pemeriksaan kesehatan dari 130 lebih pintu masuk ke Indonesia melalui bandara.

"Pertanyaan saya apakah kita sudah punya orang yang bisa mendeteksi di pintu - pintu tersebut?" tuturnya, Selasa.

Menanggapi hal tersebut Tenaga Ahli Utama KSP Ali Ngabalin mengungkapkan Pemerintah Indonesia tak mungkin merugikan bangsa Indonesia.

Termasuk menyoal pertanyaan Saleh Daulay soal fasilitas pemeriksaan
kesehatan di tiap-tiap pintu bandara.

"Di setiap pintu - pintu ini (pintu bandara), mana yang masuk dan keluar, negara telah melakukan kapasitas tersebut untuk mendeteksinya," ujarnya.

Baca: Bagaimana Cara Virus Corona Infeksi Tubuh Manusia? Masuk Lewat Hidung hingga Mata

Baca: Cara Membuat Cairan Disinfektan Anti Virus Bahan Rumahan, Praktis dan Mudah

Ngabalin mengaku Pemerintah Indonesia tidak mau ada warga yang menderita lantaran kelalaian.

Kemudian terkait lockdown, ia pun mencontohkan Korea Selatan dalam menangani virus corona ini dengan tidak melakukan kebijakan tersebut.

“Korea Selatan itu 83,45 persen dan dia tidak melakukan lockdown. Artinya bahwa dia lebih memberikan jaminan atas warganya,” tutur Ali Ngabalin.

Ngabalin juga berujar tidak diberlakukannya lockdown di Indonesia juga atas pertimbangan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Pihaknya menekankan kondisi tiap daerah Indonesia berbeda-beda, bisa saja di daerah tertentu apabila dilakukan Lockdown malah akan rugi.

"Maka dari itu atas dasar tersebutlah seluruh kebijakan lockdown ada dalam kebijakan Pemerintah Pusat," imbuhnya.