Pemerintah Harus Berikan Insentif Kepada Para Pahlawan Kesehatan

TRIBUNNEWS.COM -- Pemerintah diminta memberikan insentif kepada para dokter, perawat, tenaga media lainnya, apoteker, TNI dan Polri yang telah berjuang menanngulangi wabah virus corona di garis depan.

"Insentif juga harus diberikan kepada para pahlawan kesehatan yang sudah berjuang digaris terdepan, mereka adalah dokter, perawat, tenaga media lainnya, apoteker, TNI dan Polri," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan persnya seperti dilansir Wartakotalive.com.

Menurut Muzaki, korban wabah covid-19 atau virus corona terus berjatuhan, jumlah pasien pun terus bertambah.

Selain itu pemerintah daerah pun banyak yang menerapkan kebijakan lockdown sendiri, sehingga terkesan tidak sejalan dengan pemerintah pusat.

Buruknya penanganan Covid-19 dibuktikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani lewat lockdown lokal yang terjadi di sejumlah wilayah Nusantara.

Baca: Diduga Stres Karena Isolasi Covid-19, Seorang Wanita di Tebet Teriak-teriak Panggil Suami

Baca: KPK Cecar Bupati Nonaktif Sidoarjo Terkait Asal-Usul Uang Rp 1 Miliar yang Disita di Pendopo

Baca: Pemerintah Apresiasi Tenaga Medis Hingga Pengemudi Ojek Daring Bantu Penanganan Covid-19

Penutupan wilayah tersebut diungkapkannya menjadi bukti buruknya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sebab diketahui, kewenangan penuh untuk melakukan lockdown dimiliki oleh presiden, bukan kepala daerah.

"Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda dalam menangani Covid-19, ada yang lockdown lokal-ada yang tidak, menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki," ungkap Ahmad Muzani dalam siaran tertulis pada Selasa (31/3/2020).

"Kami minta agar penanganan pemerintah daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dapat segera diselesaikan. Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani Covid-19 ini," tambahnya.

Catatan kedua diungkapkan Muzani mengenai ultimatum yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pemerintah ditegaskan harus memperhatikan saran IDI mengenai ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta obat-obatan pendukung untuk menjamin keselamatan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya.

Sehingga penanganan Covid-19 tersebut tidak terhambat oleh para dokter, perawat dan paramedis lainnya.

"Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," jelas Ahmad Muzani.

Catatan selanjutnya, Ahmad Muzani mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, baik Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Mereka ditegaskannya harus diberikan jaminan mendapatkan perawatan yang baik, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 semakin meningkat.