Virus Corona

Dewan Pengawas KPK Nilai Dalih Koruptor Bebas karena Wabah Corona Tidak Tepat

Syamsuddin mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan tindak pidana korupsi harus diperlakukan secara luar biasa.

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Syamsuddin Haris, Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyatakan dalih pembebasan narapidana korupsi demi mencegah penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak tepat.

Syamsuddin mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan tindak pidana korupsi harus diperlakukan secara luar biasa.

"Kejahatan luar biasa harus tetap diperlakukan secara luar biasa pula. Sehingga, tidak adil jika koruptor (dan juga teroris) dibebaskan dengan alasan wabah corona," kata Syamsuddin saat dihubungi, Jum'at (3/4/2020).

"Karena mereka sendiri tidak pernah memperhitungkan dampak kemanusiaan dari tindak pidana kejahatan yang dilakukannya," imbuhnya.

Baca: Hasil Rapid Test Positif, Seorang Pemudik Asal Surabaya Jadi PDP di RSUD Ir Soekarno Sukoharjo

Penolakan atas usulan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga datang dari Wadah Pegawai KPK.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap meminta Menkumham Yasonna H Laoly tidak menjadikan wabah virus corona sebagai jalan untuk membebaskan narapidana korupsi melalui revisi PP tersebut.

"Jangan jadikan epidemi Covid-19 sebagai kendaraan koruptor untuk bebas," ujar Yudi kepada wartawan, Jum'at (3/4/2020).

Yudi berpendapat langkah Yasonna merevisi aturan tersebut sebagai bentuk keringanan hukuman terhadap narapidana korupsi. Bahkan, menghilangkan efek jera terhadap para pelaku korupsi lainnya.

Di samping itu, menurut dia, usulan tersebut tidak selaras dengan cita-cita bangsa agar dapat hidup terbebas dari korupsi.

Baca: Aa Gym Prihatin Dengar Adanya Penolakan Jenazah Korban Corona di Sejumlah Daerah

"Wadah Pegawai KPK menilai terdapat beberapa argumentasi mengapa inisiatif tersebut sangat berbahaya bagi cita pemberantasan korupsi dan harus ditolak," katanya.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved