Sembako Rp 600 Ribu Akan Diantar Setiap Minggu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) khusus berupa sembako bagi masyarakat kurang mampu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai salah satu cara mengatasi dampak ekonomi akibat wabah virus corona.

Nantinya, setiap keluarga akan mendapatkan bantuan sembako sebesar Rp 600 ribu setiap bulan.

Bansos khusus berupa sembako itu akan diberikan kepada 4,1 juta warga Jabodetabek yang terdampak pandemi corona.

Baca: Penumpang Kereta Api Wajib Gunakan Masker Mulai 12 April

Baca: Andi Darussalam Terjangkit Virus Corona, Lahirkan Pecatur Kelas Dunia hingga Damaikan Konflik PSSI

Rinciannya, paket tersebut akan diberikan kepada 2,5 juta warga atau 1,2 juta keluarga di Jakarta. Sedangkan untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, akan diberikan pada kepada 1,6 juta warga atau 576 ribu keluarga.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, nantinya paket sembako akan diantar ke setiap rumah para penerima.

Baca: Pandemi Corona, Amankah Berhubungan Seks? Ini Penjelasan Ahli yang Wajib Diketahui

Presiden Jokowi meminta paket sembako diantarkan langsung setiap minggu.  "Bansos berupa sembako dan diantarkan ke rumah. Presiden minta agar paket sembako diantar setiap minggu," kata Juliari dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VIII DPR, Selasa (7/4).

Sehingga, setiap minggu masyarakat mendapatkan paket sembako sebesar Rp 150 ribu. Juliari menargetkan proses pendistribusian bantuan sembako dapat dijalankan pada 20 April.

Baca: Chico Jericho Galang Dana untuk Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Pasar Tradisional Terdampak Covid-19

"Jadi kalau Rp 600 ribu dibagi 4, setiap minggu dapat 150 ribu dan kalau semua lancar persiapan pengiriman bisa kita jalankan per 20 April," tutur Juliari.

Untuk penyalurannya Juliari meminta bantuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

”Kami sebenarnya sudah sering sinergi (dengan BUMN) lewat Himbara, Bulog. Kami sedang mendiskusikan sinergi untuk penyaluran bansos baik itu sembako maupun BLT. Saya sudah minta Pak Erick dengan seluruh jaringan BUMN, sehingga kita bisa berdayakan BUMN yang ada,” imbuhnya.

Juliari menyebut pembagian sembako merupakan salah satu program khusus yang diminta oleh Presiden Jokowi.

Hal itu untuk membantu masyarakat khususnya di daerah DKI Jakarta yang memiliki pendapatan harian, namun karena wabah corona jadi terhambat.

”Ini penugasan khusus untuk para penduduk Jakarta, yang tidak harus KTP Jakarta tapi pekerja harian di DKI. Dan mereka sekarang mendapatkan kesulitan karena tidak punya income, makanya ada program khusus ini,” kata Juliari.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengadakan ratas membahas efektivitas bansos di tengah wabah virus corona.

Dalam rapat itu Jokowi meminta penyaluran program jaring pengaman sosial itu dieksekusi dengan melibatkan pedagang sembako hingga pengendara ojek. Jokowi ingin banyak pihak terlibat dalam penyaluran bansos agar ada pergerakan ekonomi di tengah pandemi Korona atau Covid-19.

”Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek. Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita. Dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak,” tuturnya.

Selain pembagian sembako, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu bagi warga yang berada di luar Jabodetabek. BLT Rp 600 ribu per keluarga itu dan akan diberikan selama tiga bulan.

"Rencana kami akan lakukan (penyaluran BLT) secepatnya dimulai bulan ini, tapi tentunya karena baru diputuskan hari ini kami perlu untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu," ujarnya.

Namun tidak semua warga di luar Jabodetabek akan mendapatkan BLT tersebut. BLT hanya diberikan kepada orang yang belum menerima bansos lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek yang diperkirakan menerima BLT dari pemerintah. Hanya saja, pemerintah masih merinci jumlah pasti penerima BLT tersebut.

Dana Desa

Selain penyaluran bansos dan BLT, Presiden Jokowi juga meminta adanya pemanfaatan dana desa untuk program padat karya tunai. Program ini diharapkan dapat membantu ekonomi warga desa di tengah pandemi corona.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar sudah menyiapkan 3 program yang menyasar masyarakat yang tak memiliki pekerjaan hingga kelompok miskin. Pertama, program padat karya tunai desa.

"Padat karya tunai desa skala desa dengan beberapa syarat. Yang pertama yang dilibatkan dalam padat karya tunai desa adalah para penganggur dari manapun asalnya tapi domisilinya di desa itu, setengah penganggur dan kelompok miskin lainnya termasuk kelompok marginal," kata Abdul Halim dalam konferensi pers secara virtual,  Selasa (7/4). 

"Sekali lagi syaratnya harus ada di wilayah desa itu. Karena tiap-tiap desa harus ada program padat karya tunai desa itu. Sehingga masing-masing akan berputar duit itu di desa," tambahnya. 

Program kedua yaitu terkait pemberian upah. Pemerintah memastikan upah yang diberikan cukup dan diberikan setiap hari.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa. "Kedua, padat karya tunai desa dengan menggunakan dana desa diupayakan semaksimal mungkin nilai upah lebih besar daripada nilai bahan, karena targetnya keterlibatan sebanyak mungkin warga miskin, penganggur, atau setengah menganggur," ujarnya 

Terakhir, pemanfaatan dana desa untuk pengadaan bantuan sosial. Khususnya bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya seperti PKH dan BPNT.

"Jadi sasaran Bansos ini adalah mereka yang sama sekali belum mendapatkan manfaat. Bapak Presiden tidak ingin ada celah sedikit pun di desa, warga yang terdampak COVID-19 tidak mendapat perhatian dari pemerintah," ujarnya. 

"Itu makanya dana desa juga untuk kali ini digunakan untuk kepentingan Bansos dengan sasaran yang belum menerima PKH, belum menerima bantuan pangan non tunai serta bantuan lain dari kebijakan APBN, " tambahnya. 

Diharapkan, program ini dapat berjalan efektif membantu ekonomi masyarakat desa di tengah pandemi virus corona. "Kebijakan ini akan menutup seluruh celah sehingga tidak ada satu pun warga kita di mana pun dia berada tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah," jelasnya. 

Diketahui, padat karya tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal. 

Program ini bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (tribun network/fik/yud/mam/dod)