Breaking News:

Virus Corona

Ombudsman RI Nilai Permenhub Pengendalian Transportasi Tidak Boleh Menyimpang Dari Permenkes

eraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dinilai kontradiktif

TRIBUNNEWS.COM/RIA A
Anggota Ombudsman Alvin Lie 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dinilai kontradiktif dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

Kontradiksi yang dimaksud adalah mengenai pelarangan ojek online membawa penumpang.

Dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan Pergub DKI, ojol tegas dilarang membawa penumpang dan hanya diperbolehkan membawa barang.

Baca: Tak Ada Perwakilan PKS Dalam Satgas Covid-19 DPR, Jazuli Juwaini: Mungkin Satgas Koalisi

Sementara dalam Permenhub, ojol masih dimungkinkan membawa penumpang asal memenuhi protokol Covid-19.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menilai terdapat banyak kerancuan dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2020.

Alvin Lie menyoroti Pasal 11 Ayat (1) Huruf c yang menyebut ojek daring atau sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Namun, katanya, Pasal 11 Ayat (1) Huruf d regulasi itu juga menyebutkan, sepeda motor tetap bisa mengangkut penumpang jika memenuhi protokol kesehatan.

Baca: 15 Remaja Putra-Putri Berada di Satu Kamar Kos Digerebek Satpol PP Kota Kediri

"Kalau kita mengacu pada Permenkes, itu harus ada pengaturan, baik itu jumlah penumpang maupun jarak. Untuk sepeda motor itu tidak mungkin ada jarak antara pengemudi dengan penumpang. Jadi dalam hal ini, terutama Huruf d itu bertentangan dengan Permenkes," kata Alvin Lie kepada Tribunnews.com, Senin (13/4/2020).

"Huruf c ini juga aneh, sepeda motor berbasis aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi Waze, Google Maps, atau apa?" sambungnya.

Alvin Lie minta agar aturan tersebut diperjelas.

Baca: Pemprov DKI Akan Evaluasi Izin Usaha Perusahaan yang Tetap Beroperasi saat PSBB

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved