Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Mutakhirkan Data Penerima Bansos

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR meminta Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk memutakhirkan data penerima program bantuan sosial (bansos).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan saat ini terjadi tumpang tindih serta ketidaklengkapan data penerima bansos dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.

Baca: Lulusan S2 yang Terdampak Virus Corona Boleh Mendaftar Kartu Prakerja

Politikus Partai Golkar ini mengingatkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa sampai RT/RW sangat penting agar data penerima bansos menjadi objektif.

"Kami selalu menyampaikan agar koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan RT/RW sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data itu dilakukan agar tepat sasaran," kata Ace saat dihubungi, Selasa (28/4/2020).

Selain itu, Ace meminta Kementerian Sosial memastikan data yang diverifikasi dan divalidasi untuk program bansos sesuai dengan data yang diajukan pemerintah daerah.

"Kementerian Sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang input-nya berasal dari daerah harus betul-betul memastikan verifikasi dan validasi yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kota ini benar-benar sesuai dengan yang diajukan mereka," ujar Ace.

Baca: Satu Keluarga di Cileungsi Bogor Positif Covid-19, Terlacak Setelah Suami Berstatus PDP Meninggal

Ace menambahkan tidak meratanya distribusi bansos membuat pemerintah daerah mempertanyakan kevalidan data yang di-input dalam DTKS Kemensos.

Karena itu, Ace mengingatkan jangan sampai data-data penerima bansos menjadi tidak tepat sasaran.

"Jangan sampai data-data penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran seperti yang selama ini dikeluhkan banyak pihak, yang menerima program-program bantuan sosial itu tetap itu-itu saja, tidak ada perubahan dari data yang diajukan," pungkas Ace.