5 Arahan Terbaru Jokowi dalam Hadapi Pandemi Corona, Evaluasi PSBB hingga Distribusi Bansos

Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar melakukan monitoring secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster.

Seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri.

Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua," ungkap Jokowi.

Jokowi juga meminta agar industri yang masih beroperasi untuk diawasi penerapan protokol kesehatannya.

"Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkapnya.

Baca: Peserta Ijtima Ulama Gowa Asal Kabupaten Karanganyar Positif Covid-19 Bertambah Jadi 5 Orang

4. Distribusi Bansos Pekan Ini

Arahan keempat Jokowi berkaitan dengan program jaring pengaman sosial.

Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga dana desa.

Jokowi menyebut semua program tersebut telah berjalan.

Meski demikian, Jokowi meminta seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Jokowi juga meminta para pemangku kebijakan turun ke lapangan.

Ia meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan.

Jokowi juga meminta kepala daerah fleksibel mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan," ungkap Jokowi.

Baca: Komisi II DPR RI Akan Tinjau Rencana KPU Gelar Pemilihan via Pos