Virus Corona
Warga di Bojonggede Ramai-ramai Tolak Bansos dari Pemerintah Pusat, Ini Masalahnya
Bansos pemerintah pusat ditolak, lantaran tidak sesuai dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diajukan masing-masing RW
Editor:
Imanuel Nicolas Manafe
Tidak hanya terjadi di Bojonggede, di Jakarta juga ada penolakan serupa.
Warga Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara memilih untuk menolak bansos sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Keputusan diambil setelah jumlah warga yang menerima bansos sembako dari Kemensos dianggap tak rasional.
Adanya penolakan bansos sembako Kemensos di Warakas, lantaran bansos sembako Kemensos hanya tercatat hanya sembilan KK dari 14 RW di Kelurahan Warakas yang mendapatkan.
Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas Zaenal Arifin penolakan karena warga enggan terjadi kekacauan akibat hanya ada 9 KK saja yang menerima bansos sembako.
"Angka 9 ini kan kurang ajar. Ini yang menjadi polemik. Kita ini belum (menerima bantuan sosial dari Kemensos) karena angkanya sembilan, kita nggak mau nerima," ujarnya, di Kantor Kelurahan Warakas, Senin (11/5).
Upaya penolakan dilakukan oleh para pengurus RW di 14 RW di Kelurahan Warakas.
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi gesekan di antara warga akibat pembagian bansos yang tidak merata.
Menurut Zaenal, pembagian bansos sembako dari Kemensos seharusnya dibagikan pada 4 Mei 2020 lalu.
Namun demikian meski warga telah menolak, hingga saat ini bansos tersebut tidak pernah ada.
"Masing-masing RW kan saya tanya ada nggak, nggak ada yang nyampe. Saya tanya bungkusan merah putih nyampe nggak, nggak ada. Tidak ada yang datang," kata Zaenal.
Jumlah penerima bansos sembako Kemensos tersebut jauh berbeda dari sebelumnya.
Pasalnya ketika bulan April 2020 silam, ada 7.023 KK di Kelurahan Warakas yang menerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Zaenal, jumlah tersebut berdasarkan rekapitulasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Jamsos DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Kemensos.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga kecewa mengenai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) RI.