Warga di Bojonggede Ramai-ramai Tolak Bansos dari Pemerintah Pusat, Ini Masalahnya

Diketahui penyaluran bansos sembako Kemensos di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tidak merata atau hanya didapatkan sembilan dari 14 Kepala Keluarga (KK).

Sehingga, sejumlah warga pun mengeluh dan menilai pembagian sembako Kemensos di Warakas tidak rasional.

Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas Zaenal Arifin, peristiwa seperti ini baru pertama kali.

Sementara bansos dari Pemprov DKI Jakarta lebih tepat sasaran.

“Bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta kita tak ada masalah, kita ada 7.023 KK yang dapat kita pahami sebagai orang miskin,” ujarnya, di Kantor Kelurahan Warakas, Senin (11/5).

Kata Zaenal, jumlah itu berdasarkan rekapitulasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Jamsos DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Kemensos.

Namun anehnya pada saat pendistribusian bansos sembako dari Kemensos kepada warga Kelurahan Warakas, angka tersebut menurun drastis dan jumlahnya tidak wajar.

“Tahapan bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial itu yang kita permasalahkan. Pada saat ini (jumlahnya) muncul angka sembilan (KK),” ungkap Zaenal.

Kejanggalan tersebut dirasakan sejak tanggal 1 Mei 2020 silam.

LMK Warakas pun berusaha melaporkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Kemensos RI.

Namun hingga saat ini belum ada jawaban yang memuaskan mengapa hanya ada sembilan KK saja yang tercatat sebagai penerima bansos sembako dari Kemensos.

“Jangan kami dong yang dikorbankan. Kami meminta garansi dari pemerintah DKI hak kami pada tahapan pertama," kata Zaenal.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul: Mayoritas RW di Kelurahan Pabuaran Bojonggede Tolak Bansos dari Pemerintah Pusat, Ada Apa?