Breaking News:

Virus Corona

Pemberlakuan New Normal Dinilai Cara Tepat Bangkitkan Perekonomian

lahirnya Perppu yang disetujui oleh DPR sebagai itikad baik agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu.

Tribunnews.com/Vincentius Jyestha
diskusi virtual 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKB DPR RI Fathan mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah untuk segera menggerakkan sektor real dengan penerapan new normal.

Menurutnya, lahirnya Perppu yang disetujui oleh DPR sebagai itikad baik agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu.

"Langkah-langkah strategis harus segara diambil oleh pemerintah, agar kita terjadi kemerosotan ekonomi. Ketika pemerintah mengeluarkan stimulus perekonomian Rp908 triliun. Kami DPR memberikan catatan-catatan penting," ujar Fathan, dalam diskusi virtual bertema 'New Normal Cara Efektif Membangkitkan Ekonomi', Kamis (25/6/2020).

Baca: Hadapi New Normal, Pakar Kesehatan: Masker Sudah Jadi Bagian Kehidupan Kita

Fathan menilai pemerintah harus bergerak cepat untuk menggerakkan perekonomian, karena jika terlambat maka ekonomi akan memburuk.

"New normal ini sebagai salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi baik sektor real dan beberapa sektor-sektor lain. Dan tidak kalah penting adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh daya beli masyarakat," kata Fathan.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan mengatakan pemerintah terus melakukan kajian mendalam dalam hal pemberlakukan new normal.

"Sekarang kita lagi dalam proses berjalan. Paling utama mengikuti perkembangan di masyarakat, apakah masyarakat itu bisa untuk diajak berubah dalam hal perilaku supaya kasus ini menurun," kata Edi.

Edi menjelaskan penambahan kasus jangan dilihat dari satu sisi karena dilakukan pelonggaran. Namun karena memang ada target pemeriksaan yang diperluas.

"Yang pasti kita juga menjaga jangan sampai karena semakin lama kegiatan usaha dihentikan, kemudian menimbulkan ketidakpastian, itu nanti bisa panjang eksesnya," kata Edi.

Di sisi lain, Deputi III KSP Bidang Perekonomian Panutan Sulendrakusuma mengimbau masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan di masa new normal. Setidaknya menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan.

"Jadi bukan untuk pemerintah, tapi untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Lakukan tiga hal itu, maka Insya Allah adaptasi menuju masyarakat yang produktif tapi aman dan sehat itu akan terjalin," kata Panutan.

Kemudian pengamat dari Universitas Al Azhar, Zaenal Budiyono mengatakan bahwa new normal diharapkan berhasil mengurangi kasus dan menggerakan perekonomian.

Akan tetapi jika memang situasinya memburuk, maka otomatis diperlukan adanya rencana atau plan B, plan C dan sebagainya.

"Nggak mungkin dong misalnya tiba-tiba ada peningkatan kasus yang melebihi pada saat Maret-April, masa kita teruskan, itu namanya tidak melihat. Jadi sebisa mungkin kita melanjutkan ini, tetapi kalau memang terjadi itu, maka kemudian harus dilakukan penghentian berbagai macam kegiatan terbuka," ujar Zaenal.

"Makanya kalau kedisiplinan itu menjadi pokok penting dari diskusi kita hari ini atau menjadi pekerjaan penting pemerintah dalam satu-dua bulan ke depan, maka saya pikir segala effort itu bisa dilakukan dan sangat baik dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan. Agar level dari new normal ini menjadi percepatannya lebih maksimal," tegasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved