TAG
Perppu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Berita
Foto (5)
-
Legislator PAN Sebut Perubahan Jadwal Pilkada Bisa Melalui Perppu
Komisi II sebut jika KPU keberatan dengan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 yang berimpitan, bisa direvisi melalui Perppu.
-
Sikapi UU Cipta Kerja, PKS Tidak Akan Ambil Opsi Legislative Review
Opsi yang dimaksud Anis antara lain melakukan legislative review ataupun menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu.
-
Banyak Kesalahan dalam UU Cipta Kerja, PKS Desak Presiden Terbitkan Perppu
Keputusan ini dinilai sangat logis sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk menyudahi berbagai kekeliruan dalam proses dan hasil akhir UU Ci
-
Fraksi PKS: Presiden Layak Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja
Anggota Badan Legilasi DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyatakan Presiden Jokowi layak terbitkan Perppu atas UU Cipta Kerja karena gonta-ganti naskah
-
Sambangi Istana Bogor, Permintaan MUI Soal Perpu Ditolak Jokowi
Pada pertemuan tersebut, pengurus MUI menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat terutama umat Islam kepada UU Cipta Kerja.
-
Cerita Mahfud Md Saat SBY Tak Kuasa Menangis Diserang Soal UU Pilkada Tidak Langsung
Pak SBY enggak tahan melihat hantaman, konon sampai menangis di atas pesawat, dalam perjalanan, enggak kuat
-
Merasa Dibohongi, KSBSI Demo di Depan Istana Hari Ini dan Desak Jokowi Keluarkan PERPPU
Kelompok buruh yang menamai dirinya sebagai Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi demo di Istana Merdeka
-
Fadli Zon Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perppu untuk Batalkan UU Cipta Kerja
Fadli Zon menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan perppu untuk membatalkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
-
Ridwan Kamil hingga Akademisi Desak Joko Widodo Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja
Sejumlah pihak mendesak Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
-
Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja, Fadli Zon: Pertimbangkan Aspirasi Rakyat
Fadli Zon menyarankan Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
-
Bukan Payung Hukum yang Kuat, Anggota Komisi II DPR Sebut PKPU Mudah Digugat
Menurut Mardani peraturan Pilkada harus memiliki kekuatan hukum yang tegas, serta payung hukum yang keras apalagi di masa pandemi seperti sekarang.
-
Politikus PKS Sarankan Pemerintah Terbitkan Perppu Jika Tak Ingin Hasil Pilkada Digugat
Ketua DPP PKS Mardani menyarankan pemerintah segera menerbitkan Perppu bertujuan untuk menghindari gugatan hasil pilkada oleh paslon yang kalah.
-
Azis Syamsuddin: PKPU Berpotensi di Gugat ke Mahkamah Agung
Politikus Partai Golkar itu menyebut, memungkinkan adanya pihak yang akan melakukan gugatan PKPU ke Mahkamah Agung.
-
Pemerintah Bisa Ambil Dua Pilihan Ini, Jika Tak Mampu Jamin Penerapan Protokol Covid-19 di Pilkada
Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia mengusulkan 2 pilihan ke pemerintah terkait Pilkada 2020 jika tidak bisa jamin protokol Covid-19.
-
Mekeng Dukung Penerbitan Perppu Penataan Kembali LPS, OJK dan BI
Mekeng melihat sistem kerja yang dilakukan LPS, OJK dan BI saat ini masih pada pakem atau kebiasaan kerja normal.
-
Usai Disetujui Komisi II, DPR Akan Sahkan Perppu Pilkada Jadi Undang-Undang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Serentak
-
Jokowi: Kalau Minta Saya Buatkan Perppu, Saya Pertaruhkan Reputasi Politik
Presiden mengatakan siap mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan perppu lagi di masa pandemi.
-
Pemberlakuan New Normal Dinilai Cara Tepat Bangkitkan Perekonomian
lahirnya Perppu yang disetujui oleh DPR sebagai itikad baik agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu.
-
Di Tengah Wabah Corona yang Tak Kunjung Padam, Muncul Petisi Desakan Pilkada ke 2021
Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan pelaksanaan pilkada akan dilakukan Desember 2020.
-
Menkumham Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Perppu Covid-19 di MK
Yasonna menegaskan dirinya tetap akan hadir meski perppu yang dimohonkan untuk diuji materi sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
