TAG
Perppu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Berita
Foto (5)
-
Saat SBY Terbitkan 2 Perppu untuk Tolak Pilkada Lewat DPRD: Bentuk Nyata Berjuang dengan Rakyat
Mengingat lagi sikap SBY terbitkan dua Perppu untuk menolak Pilkada lewat DPRD, pada 2014 silam.
-
YLBHI Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu Penundaan Pemberlakuan KUHAP
Menurutnya, KUHAP baru akan mulai berlaku dalam 5 minggu ke depan, sementara aparat di lapangan dinilai belum siap.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu KUHAP, Soroti Proses Kilat dan Pasal Karet
Desakan ini bertujuan untuk membatalkan atau menunda keberlakuan KUHAP baru yang baru saja disahkan DPR RI secara terburu-buru.
-
Belum Pertimbangkan Perppu, Prabowo Tempuh Jalur Politik untuk Loloskan RUU Perampasan Aset
Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap pembahasan RUU Perampasan aset.
-
Menko Yusril: Belum Ada Urgensi Terbitkan Perppu Perampasan Aset
Yusril mengatakan bahwa belum ada urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU alias Perpu Perampasan Aset.
-
Tak Perlu Berharap pada DPR, MAKI Dorong Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset
Presiden Prabowo harus segera membuat, mengesahkan, menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Tentang Perampasan Aset.
-
Ekonomi Lagi Lesu, Presiden Prabowo Dinilai Bisa Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen di 2025
Tersedia ruang untuk pemerintah mengajukan RAPBN Penyesuaian apabila ada perubahan kebijakan-kebijakan fiskal.
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Prabowo Bisa Goreskan Tinta Emas dengan Terbitkan Perppu KPK
Busyro Muqqodas menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menuliskan sejarah dengan menerbitkan Perppu KPK.
-
Menkumham Bantah Isu Siapkan Perppu Pilkada: Terlalu Didramatisir, Tak Ada ke Arah Sana
Menkumham upratman Andi Agtas membantah isu pemerintah akan keluarkan Perppu setelah RUU Pilkada batal disahkan.
-
Said Iqbal Harap Prabowo Terbitkan Perppu Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja
residen Partai Buruh Said Iqbal berharap, presiden terpilih Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Omnibus Law Cipta
-
Janji Cak Imin di Universitas Andalas: Jika Terpilih, Kami akan Keluarkan Perppu Kembalikan UU KPK
Ia pun coba meyakinkan, dirinya bersama Anies Baswedan akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK jika terpili
-
Mendagri Usulkan Perppu Percepatan Pilkada 2024 Kepada Komisi II DPR
Menurut Tito memajukan pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada September 2024 dilakukan demi menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah
-
ASA Kritik Rencana Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Mempercepat Pilkada
Syamsuddin Alimsyah mengkritik keras rencana Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perpu) terkait rencana mempercepat pilkada.
-
DPR soal Rencana Pemerintah Majukan Pilkada Lewat Perppu: Sudah Ada Bahasan Informal dengan Mendagri
DPR menyebut pihaknya telah melakukan bahasan informal dengan Mendagri terkait wacana pemerintah memajukan Pilkada 2024 lewat Perppu.
-
Gerindra Tak Sepakat Jadwal Pilkada 2024 Dimajukan: Bisa Merusak Strategi Kami
Habiburokhman juga menyatakan tidak sepakat kalau wacana Pilkada dimajukan dari yang sebelumnya November 2024 menjadi September 2024.
-
Wacana Perubahan Jadwal Pilkada 2024, KPU Nyatakan Siap
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan tetap menjalankan tugas meski misalnya jadwal Pilkada 2024 berubah.
-
BRIN: Pemerintah Perlu Keluarkan Perppu Bagi Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Dilantik Serentak
Siti Zuhro turut menyoroti soal ketidakserentakan pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada tahun 2024, mendatang.
-
Datangi MK, Pemohon Federasi Buruh Beri Keterangan Tambahan Ahli Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja
(Gekanas) selaku pemohon uji formil UU Nomor 6 Tahun 2023 pengganti Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyerahkan materi kesimpulan perkara
-
Hakim Konstitusi Enny Singgung Saksi di Uji Formil UU Ciptaker: Berpendapat Seolah-olah Seperti Ahli
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyinggung saksi yang dihadirkan Pemohon Nomor 46/PUU-XXI/2023, Sri Palupi, berpendapat seolah-olah seperti ahli
-
Pemerintah Sebut Ahli Tak Bisa Simpulkan Soal UU Cipta Kerja Tak Sesuai Putusan MK 91/2020
Pemerintah merespons pernyataan ahli dari Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, Aan Eko Widianto, yang mengatakan Perppu Cipta Kerja tak sesuai
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved