Harga Kit dan Reagen yang Sangat Variatif Sebabkan Biaya Rapid Test & Tes PCR Berbeda-beda

TRIBUNNEWS.COM - Tes cepat atau rapid test maupun tes polymerase chain reaction (PCR) atau swab test Covid-19 memiliki harga berbeda-beda di tiap rumah sakit dan daerah.

Rapid test maupun tes PCR ini diketahui digunakan sebagai upaya tracing kasus Covid-19.

Tes ini ada yang dibiayai oleh pemerintah, adapula masyarakat yang harus melakukan tes secara mandiri.

Biasanya hal ini dilakukan bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah lain atau sebagai syarat sebelum melakukan perjalanan.

Lantas, mengapa biaya rapid test dan PCR di tiap rumah sakit dan daerah sangat bervariatif?

Wakil Direktur dan Diklit sekaligus Jubir Satgas Covid-19 RS Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dr Tonang Dwi Ardyanto, memberikan penjelasannya.

Baca: Edaran Menkes Terawan, Penumpang Pesawat dan Kapal Wajib Miliki Hasil Tes PCR atau Rapid & HAC

Rapid Test

Dokter Tonang mengungkapkan, biaya rapid test beragam di tiap daerah maupun rumah sakit diakibatkan karena banyaknya merek rapid test kit yang beredar.

Bahkan ada ratusan merek yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Jadi Gugus Tugas itu mengeluarkan rekomendasi tentang merek tes rapid yang bisa digunakan," ungkap Dokter Tonang dalam program Overview: Terjepit Biaya Tes Rapid bersama Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020).

"Ada sekitar 170-an merek di sana," imbuhnya.

Baca: Masih Dianggap Merugikan, Aturan Wajib Rapid Test Calon Penumpang Digugat Lagi ke MA

Dokter Tonang menyebut informasi ini terbuka bagi masyarakat dan bisa diakses.

"Akhirnya di lapangan beredar produk-produk tes antibodi ini dengan variasi harga yang sangat lebar," ungkapnya.

Menurut Tonang, harga dan merek di pasaran yang sangat variatif membuat tiap rumah sakit maupun laboratorium menggunakan kit yang bervariasi pula.

"Sehingga sempat muncul di media ada anggota dewan yang menyebut 'harganya cuma Rp 30 ribu tapi kok rumah sakit jualnya Rp 300 ribu," ungkap Tonang.

"Jadi yang kami alami di rumah sakit memang harga kit yang kita gunakan berada di kisaran Rp 200 ribu, Rp 250 ribu, Rp 300 ribu, bahkan ada yang Rp 350 ribu," jelas Tonang.

Tonang menyebut, meski beragam variasi merek kit untuk rapid test, rumah sakit pada kenyataannya hanya bisa membeli di kisaran harga tersebut.

"Karena variatifnya harga, hal ini menyebabkan biaya di rumah sakit juga variatif," ujar Tonang.

Baca: Garuda Indonesia Sediakan Fasilitas Rapid Test untuk Penumpangnya

Tes PCR

Sementara itu mengenai tes PCR, Dokter Tonang juga menjelaskan hal serupa.

Ada banyak merek reagen dan alat yang digunakan untuk melakukan tes.

"Untuk yang tes PCR, sama juga, reagen yang digunakan bermacam-macam karena mesinnya juga macam-macam," ungkap Tonang.

"Harganya pun beda-beda," imbuhnya.

Tonang juga mengungkapkan, sudah ada seruan agar pemerintah membuat biaya tes rapid dan PCR tidak terlalu memiliki banyak variasi.

"Kami juga menyerukan agar pemerintah melakukan pengaturan semacam HET (harga eceran tertinggi) itu, ada batas atas dan bawah harga," kata Tonang.

Hal itu disebut Tonang dapat membuat variasi harga menjadi sempit.

"Mestinya demikian itu," ungkapnya.

Apabila pemetintah dapat menekan variasi harga, tidak ada lagi ungkapan yang menyebut tes corona sebagai ladang bisnis rumah sakit.

"Jadi tidak muncul kata-kata rumah sakit cari untung atau aji mumpung," ungkapnya.

Baca: Komisi IX Minta Negara Tegas Cegah Pebisnis Tes PCR yang Serakah

Maskapai Sediakan Rapid Test Murah

Dokter Tonang juga menanggapi adanya maskapai penerbangan yang menyediakan rapid test murah.

"Berbagai maskapai menawarkan, dan betul kok hanya Rp 95 ribu, bener enggak ini, ada juga yang gratis untuk 500 orang pertama," ungkap Tonang.

Keadaan ini disebut Tonang kembali bisa menyudutkan rumah sakit.0

"Rumah sakit bisa dituding lagi ini nanti, 'kok rumah sakit tinggi, cari untung lagi' jadi kita sama-sama tidak nyaman," kata Tonang.

Sehingga Tonang berharap pemerintah dapat menyamakan harga atau mengurangi variasi biaya tes corona di Indonesia.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)