Testing Covid-19 Indonesia Rendah, Mardani: Peta Zonasi Layaknya Peta Buta

TRIBUNNEWS.COM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti rendahnya pengetesan atau testing Covid-19 di Indonesia.

Hal itu disampaikan Mardani dalam cuitannya menanggapi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang mulai berlaku pada Selasa (9/2/2021) kemarin.

Diketahui PPKM Mikro membatasi gerak masyarakat dalam lingkup kecil seperti kelurahan hingga RT RW.

Mardani mengungkapkan, PPKM Mikro menyisakan masalah dasar tentang peta zonasi yang jadi acuan pembatasan daerah.

"Dengan testing Indonesia yang tergolong kecil, maka peta zonasi layaknya peta buta dan tidak mewakili peta penyebaran," ungkapnya melalui akun @MardaniAliSera, Rabu (10/2/2021).

"Berbeda bila pembatasan dilakukan pararel terhadap semua wilayah berbasis komunitas," lanjut Mardani.

Baca juga: Update: 3.148 WNI Terjangkit Covid-19 di Luar Negeri, 2.285 Sembuh, 171 Meninggal Dunia

Adapun rendahnya testing Covid-19 di Indonesia juga disoroti oleh akun media sosial @pandemictalks.

Akun @pandemictalks menganalisis perbandingan tingkat testing Indonesia dengan negara yang juga berpenduduk banyak seperti Amerika Serikat dan India.

Disebutkan, India melakukan testing ke 14,5 persen populasi yang membuat India berhasil mengendalikan pandemi.

Kemudian Amerika Serikat, menjadi negara dengan testing terbanyak di dunia dengan sudah dilakukannya testing kepada 97 persen populasi.

Sementara itu di Indonesia, testing baru dilakukan ke 3,4 persen populasi.

Namun kasus aktif sudah melampaui India.

Baca juga: Rapat Bersama Luhut, Epidemiolog Berharap Pemerintah Serius Terapkan 3T

Soroti Sanksi

Sementara itu selain menyoroti testing dan peta zonasi, Mardani Ali Sera juga menyoroti soal sanksi.

Mardani mempertanyakan keefektifan kebijakan PPKM Mikro yang mana pemerintah tidak mengatur sanksi bagi pelanggarnya.

"Sanksi juga jadi sorotan. Sanksi memang diserahkan kepada masing-masing kepala desa atau kelurahan."

"Tapi wajar jika publik berpikir apakah kebijakan ini efektif, mengingat tak ada enforcement (pelaksanaan) terhadap masyarakat," ungkap Mardani.

Mardani juga menyebut PPKM Mikro kali ini terasa lebih longgar jika dilihat dari operasional toko dan sistem bekerja dari rumah (WFH).

"Berkaca pada PSBB & PPKM jilid 1 kemarin, tanpa sanksi yang tegas justru membuat kebijakan PPKM tidak efektif."

"Masih banyak ditemukan masyarakat yg melanggar protokol kesehatan," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang PPKM karena Dinilai Berhasil

Menurut Mardani, tanpa ada hukuman atau sanksi, proses penegakan protokol kesehatan berpotensi akan relatif lebih sulit.

"Perlu diingat, berbagai program pembatasan yang tidak menurunkan penyebaran kasus, pada akhirnya akan berdampak ke perekonomian," ujarnya.

Sehingga, Mardani menyebut tidak salah jika timbul pertanyaan apa jaminan PPKM Mikro bisa menurunkan kasus harian, ketika peta zonasi yang digunakan tidak akurat serta pelonggaran diperluas.

"Kolaborasi lintas ahli dan sektor amat penting untuk mengatasi pandemi ini. Lalu opsi menarik rem darurat juga layak dipertimbangkan, salah seorang ahli @sociotalker
menyebut kebijakan pemerintah 4-5 bulan lebih lambat dari pergerakan virus."

"Tidak salah hal tsb dijadikan bahan evaluasi," ungkap Mardani.

Mardani juga mengungkapkan sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk menghentikan penularan Covid-19.

Baca juga: PPKM Mikro Berlaku, Aktivitas di Perkantoran Dilonggarkan, Maksimal Jadi 50 Persen

Satu di antaranya adalah surveilans, yakni proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik.

"Terakhir, surveilans berbasis masyarakat harus diperkuat. Dengan cara apa? Melatih warga untuk melakukan surveilans serta promosi kesehatan di lingkungan sekitar."

"Kemudian maksimalkan puskesmas sebagai sarana alur pelaporan agar respons cepat bisa terwujud. Dua minggu ke depan akan jadi pembuktiannya," ungkap Mardani.

Selain itu Mardani juga berpesan agar masyarakat harus ikut ambil peran.

"Karena kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 khususnya 3T (testing, tracing, treatment), akan berjalan percuma jika tidak diikuti kedisiplinan individu masyarakat (5M)."

"PSBB/PPKM hanya strategi tambahan, jika strategi utama 3T tidak dilaksanakan secara optimal maka hasilnya tidak akan efektif."

"Kebijakan yang tepat tanpa diiringi dengan perilaku mikro yang benar maka hasilnya tidak terlihat," ungkapnya.

Baca juga: 1,25 Juta Driver Daring Masuk Prioritas Penerima Vaksin Covid

Update Covid-19 Nasional

Sementara itu kasus Covid-19 di Indonesia masih menunjukkan peningkatan pada Selasa (9/2/2021).

Dilansir covid19.go.id, total kasus konfirmasi virus corona berjumlah 1.174.779.

Terdapat 8.700 penambahan kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Sementara itu, jumlah pasien sembuh bertambah 10.424.

Dengan demikian, total 973.452 orang telah sembuh dari Covid-19.

Sedangkan kasus tambahan kematian bertambah 213 kasus.

Sehingga total kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 31.976 .

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)