Senin, 18 Agustus 2025

Polemik Vaksin Nusantara

Sikap Mabes TNI Soal Vaksin Nusantara, Sebut Bukan Program TNI, Didukung Jika Sesuai Kriteria BPOM

Saat publik dihebohkan dengan polemik vaksin Nusantara, Markas Besar TNI buka suara dan menegaskan program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI.

Penulis: Gita Irawan
Tribunnews.com/Gita Irawan
Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Senin (19/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat publik dihebohkan dengan polemik vaksin Nusantara, Markas Besar TNI buka suara dan menegaskan program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI.

Hal tersebut ditegaskan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Senin (19/4/2021).

"Bahwa program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," kata Riad.

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Menkes Ingatkan Hati-Hati, Ingatkan Proses Ilmiah, Protokol Kesehatan Baku

Baca juga: Presiden Jokowi Berharap Seniman dan Budayawan Bisa Terlindungi Usai Divaksinasi Covid-19

Namun demikian, kata dia, sesuai dengan sikap pemerintah, terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan, untuk penanggulangan Covid-19, maka TNI akan selalu mendukungnya.

"Dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi. Yaitu Keamanan, efikasi, dan kelayakannya," kata Riad.

Aburizal Bakrie (Ical) telah disuntik vaksin Nusantara langsung oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto pada Jumat (16/4/2021).
Aburizal Bakrie (Ical) telah disuntik vaksin Nusantara langsung oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto pada Jumat (16/4/2021). (Twitter @aburizalbakrie https://twitter.com/aburizalbakrie/status/1382988904710639616/photo/2)

Selain itu, kata dia, juga perlu pengurusan perizinan, kerja sama antara TNI dengan berbagai pihak.

Riad juga menegaskan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja.

"Penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa menggangu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kestauan," kata Riad.

Sejak awal pandemi Covid-19 melanda dunia dan Indonesia, kata Riad, TNI telah berkomitmen untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 ini dengan mengerahkan semua kemampuan yang ada baik dari segi personil, alutsista, dan peralatan lainnya.

Dengan berbagai hal tersebut, kata dia, personel TNI masih dilibatkan, salah satunya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.

"Kemudian juga dilibatkan sebagai vaksonator, tracer, termasuk juga pemanfaaatan RS TNI di seluruh wilayah Indonesia," kata Riad.

Menkes Ingatkan Hati-hati

Menteri Kesehatan Budi Gunadi akhirnya angkat suara mengenai polemik vaksin nusantara.

Mengenai hal tersebut, Budi menghimbau untuk berhati-hati lantaran vaksin tersebut akan dikasihkan untuk orang sehat.

Halaman
123
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan