Moeldoko Ungkap di Balik Penunjukan Luhut Jadi Panglima Perang PPKM Darurat Jawa-Bali

Kami membuka kantor KSP selebar-lebarnya agar terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat dan kantor kepresidenan.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun untuk Hancurkan Limbah Medis Covid-19

Biasanya komunitas, asosiasi datang ke kantor kami. Mereka menyampaikan keluhan, kadang marah di sini, kami mendengarkan saja. Karena KSP tempat terakhir pengaduan. Setidaknya kami menyampaikan kepada lembaga terkait.

Itu lah peran-peran yang kami jalankan. Bagaimana kami ingin mendekatkan masyarakat dengan Istana. Apa yang saya dengarkan, catat, kalau Presiden perlu mendengarkan, kami sampaikan.

Kabinet kita dinilai tidak kompak menghadapi Covid-19?

Sebenarnya bukan itu. Kalau soal penanganan Covid-19 itu, hampir tiap Minggu 2-3 kali Presiden rapat terbatas.

Memonitor dan evaluasi langkah menteri. Lalu Presiden membuat keputusan. Itu langsung presiden. Kenapa tidak mudah dipahami, bahwa persoalan Covid semua kepala negara tidak ada yang siap.

Sehingga memang orang di luar melihatnya seolah penanganan tidak terkoordinasi dan harmonis. Covid ini persoalan kayak balon, pencet di sini problem di sana. Negara kita luas, mobilitas tinggi. Tidak bisa kita apple to apple dengan Singapura.

Kelompok menengah ke atas mungkin oke, tapi masyarakat di bawah kalau ditutup bagaimana. Ini memang problema tidak mudah. Karena itu presiden mengambil jalan tengah. Begitu Covid naik, ekonomi direm.

Kenapa presiden sidak langsung ke apotek?

Itu seorang panglima. Harus memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan benar-benar diketahui dengan baik. Untuk memastikan berjalan di bawah. Biasanya orang ada tipe-tipe Kodamar, Komando dari kamar. Pak Presiden paham betul persoalan di lapangan. Dibawa ke meja rapat terbatas.

Hasilnya apa ada impactnya?

Ada keluhan PB Pharmacy, kami kesulitan impor obat. Karena persoalan transportasi. Karena ada pembatasan.

Apa yang dilakukan presiden, Panglima TNI siapkan transportasi udara. Karena presiden paham betul di lapangan tidak obat. Kalau Presiden tidak tahu situasi belum tentu kan.

Ada orang mengambil keuntungan, penimbunan bahkan jual harga tinggi apa solusinya?

Pendekatan law enforcement, kepolisian sudah membentuk gugus tugas untuk mengecek di lapangan. Yang menimbun ditindak. Kita mengenali persoalan, dilema di lapangan. Ini sudah dibahas sidang kabinet.