Virus Corona
Koalisi Desak Rencana Booster untuk Guru oleh Pemkot Bekasi Dibatalkan
Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan memprotes rencana pemberian vaksinasi booster bagi para guru dan tenaga pendidik oleh Pemerintah Ko
Penulis:
Rina Ayu Panca Rini
Editor:
Johnson Simanjuntak
Sudah selayaknya Kementerian Kesehatan perlu mempersiapkan logistik pendukung yang menunjang vaksin dengan penanganan khusus kepada daerah di luar kota Bekasi.
Mengenai pemberian vaksin dosis ketiga sendiri sebetulnya belum direkomendasikan oleh WHO dengan alasan ketersediaan vaksin secara global masih terbatas.
Melihat adanya potensi pemberian dosis ketiga kepada non-nakes oleh pemerintah Kota/Kabupaten, maka Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah untuk:
1. Menghentikan rencana pemberian vaksinasi dosis ketiga di luar kelompok tenaga kesehatan agar pemerataan vaksin lebih optimal.
2. Memastikan proses distribusi vaksin dari pusat kepada pemerintah daerah memperhatikan aspek capaian dan stok vaksin yang terbatas.
3. Memastikan infrastruktur rantai dingin terdistribusikan ke daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan stok vaksin sehingga vaksin jenis pfizer dan moderna dapat didistribusikan kedaerah-daerah yang membutuhkan.
4. Menindak tegas bagi pihak yang memberikan vaksin dosis ketiga kepada kelompok non-tenaga
Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan terdiri dari Transparency International Indonesia, LaporCovid-19, LBH Jakarta, ICW, YLBHI, Lokataru, LBH Masyarakat, dan Indonesia for Global Justice.