Pendidikan GOVirus Corona
Koalisi Desak Rencana Booster untuk Guru oleh Pemkot Bekasi Dibatalkan
Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan memprotes rencana pemberian vaksinasi booster bagi para guru dan tenaga pendidik oleh Pemerintah Ko
Penulis:
Rina Ayu Panca Rini
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan memprotes rencana pemberian vaksinasi booster bagi para guru dan tenaga pendidik oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam rilis Laporcovid yang diterima Rabu (6/10/2021), Koalisi menekankan vaksinasi dosis ketiga tidak boleh diberikan kepada masyarakat kecuali tenaga kesehatan selama ketersediaan vaksin masih terbatas.
Adapun, rencana Pemkot Bekasi sangat berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan vaksin serta menunjukkan penyelenggaraan vaksinasi masih dilakukan serampangan, sehingga melanggar prinsip vaccine equity.
Sementara capaian vaksinasi di Kota Bekasi per 4 Oktober 2021 sendiri baru 66,39 persen untuk dosis pertama dan 46,15 persen untuk dosis kedua.
Capaian vaksinasi untuk lansia di Kota Bekasi juga masih rendah, yakni 41,78 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua 31,35 persen.
Baca juga: Malaysia Izinkan Penggunaan Vaksin Merk Berbeda Sebagai Booster
"Seharusnya Pemerintah Kota Bekasi dapat memprioritaskan pemberian vaksin dosis ketiga tersebut kepada lansia yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama maupun dosis kedua," tulis keterangan Laporcovid.
Di tengah capaian yang rendah, khususnya pada lansia, Pemerintah Kota Bekasi justru memberikan vaksin dosis ketiga kepada guru dan tenaga pendidik dengan justifikasi agar kuota vaksin yang tersedia tidak kadaluarsa.
Di sisi lain, daerah sekitar Kota Bekasi juga masih menunjukkan cakupan vaksinasi dosis pertama yang relatif rendah.
Seperti halnya di Kabupaten Bekasi baru 59,29 persen untuk dosis pertama, Kabupaten Karawang baru 50,72 persen, Purwakarta baru 50,72 persen dan Kabupaten Subang baru 29,87 persen.
Selain itu, terdapat Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yang sudah kekurangan stok vaksin, seperti Kabupaten Tasikmalaya yang stok vaksinnya akan habis dalam 3 hari, Kabupaten Ciamis habis dalam 4 hari dan Kabupaten Pangandaran hanya tersisa vaksin untuk 6 hari.
"Vaksin yang akan kedaluwarsa seharusnya diberikan kepada daerah-daerah yang sedang mengalami kekurangan vaksin dan dengan cakupan vaksin yang rendah," lanjut keterangan tersebut.
Soroti Vaksin Kedaluwarsa
Koalisi juga menyoroti, vaksin yang sudah mendekati kedaluwarsa melimpah di kota Bekasi juga menunjukan distribusi yang serampangan oleh Kementerian Kesehatan.
Tata kelola distribusi vaksin jenis Pfizer dan Moderna yang selama ini berlangsung hanya diprioritaskan kepada daerah yang sudah memiliki infrastruktur rantai dingin yang baik.
Baca juga: Cara Masuk PeduliLindungi di Tokopedia, Berikut Penjelasan Indikator Warna dan Status Vaksinasi
Mengingat kedua jenis vaksin tersebut membutuhkan perlakuan khusus. Padahal, pemerintah telah lama merencanakan program vaksinasi dan akan menggunakan dua jenis vaksin tersebut.
