Vaksinasi Covid-19 Booster Mulai 12 Januari, Ada 5 Jenis Vaksin, Simak Kelompok yang Dapat Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Vaksinasi Covid-19 booster akan dimulai pada 12 Januari 2022.

Sejumlah kelompok akan mendapatkan vaksin tersebut secara gratis.

Sementara vaksinasi nonprogram pemerintah atau mandiri akan diberlakukan pembayaran.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran tarif dari vaksinasi booster tersebut.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan tarif vaksinasi booster di Indonesia belum ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam proses penetapan harga, kata dia, harus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,“ ujarnya di Jakarta, Selasa (4/1/2022), dikutip dari laman Kemenkes.

Baca juga: Kasus Infeksi Capai Rekor Tinggi, Apakah Israel Gagal Tangani Covid-19?

Baca juga: 5 Provinsi Belum Capai Target 70% Suntikan Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Kelompok yang Dapat Vaksin Booster Gratis

Pemberian vaksinasi booster diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, Lansia, peserta PBI, dan kelompok komorbid dengan immunocompromised.

Untuk vaksinasi nonprogram pemerintah atau mandiri dapat dibiayai oleh perorangan atau badan usaha.

Lalu, dapat dilakukan di RS BUMN, RS Swasta, maupun klinik swasta.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan vaksinasi gratis dalam program pemerintah bagi Lansia, peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI, dan kelompok rentan lainnya.

Baca juga: Pemerintah Belum Puas Vaksinasi Dosis Pertama Untuk Anak di Jawa-Bali Baru Capai 36 Persen

Jenis Vaksin Booster yang Disetujui BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk lima produk vaksin Covid-19 yang digunakan sebagai vaksin booster.

“Pada hari ini kami melaporkan ada lima vaksin yang telah mendapatkan emergency use authorization, tentunya sebelum mendapatkan emergency use authorization dari BPOM telah melalui proses evaluasi bersama para tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin (Covid-19) dan telah mendapatkan rekomendasi memenuhi persyaratan yang ada,” ujar Kepala BPOM, Penny K Lukito, dalam keterangan persnya, Senin (10/1/2022), dilansir laman setkab.go.id.