DPD RI
Gedung Nusantara
Gedung Nusantara

LaNyalla: Kembali ke Pancasila untuk Pertahankan Keberagaman

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengajak Bangsa Indonesia untuk kembali ke Pancasila demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Editor: Content Writer
DPD RI
LaNyalla saat menghadiri secara virtual Temu Nasional bertema Keberagaman Dalam Satu Indonesia yang diadakan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) dan Laskar Siliwangi Indonesia (LSI), Minggu (13/2/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk memastikan keberagaman tetap terajut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak Bangsa Indonesia untuk kembali ke Pancasila dengan menerapkan nilai-nilainya.

Ajakan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri secara virtual Temu Nasional bertema Keberagaman Dalam Satu Indonesia yang diadakan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) dan Laskar Siliwangi Indonesia (LSI), Minggu (13/2/2022).

Hadir dalam kesempatan itu, Senator DPD RI Eni Sumarni, Ketua Umum LAKRI dan LSI Steven Samuel Lee Lahengko, Ketua Umum PSSI Komjen Pol (Purn) Muhammad Iriawan, Gubernur Akademi Pancasila Haidar Alwi, Ketua PMI Jawa Barat Adang Rochjana, Tokoh Adat dan Budaya Jawa Barat Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan, Ketua Umum Partai Pandai Farhat Abbas, serta para Ketua dan Pimpinan Ormas dan LSM.

"Bila dalam Temu Nasional hari ini kita ingin memperkuat Keberagaman Dalam Satu Indonesia, maka upaya yang harus dilakukan adalah kembali kepada Pancasila. Karena, hanya Pancasila yang mampu merajut keberagaman bangsa ini," kata LaNyalla.

Sentor asal Jawa Timur ini menegaskan, Indonesia tidak perlu menjadi bangsa lain. Apalagi untuk sebuah kebanggaan yang semu, yang membuat bangsa ini seolah-olah sudah sama dengan negara-negara Barat.

"Hanya ada satu jalan. Kita harus kembali ke Pancasila. Karena Pancasila hari ini seperti Raga tanpa Jiwa. Karena sejak tanggal 13 November 1998, melalui Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, MPR telah mencabut TAP MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila," katanya.

Ia menjelaskan, saat itu alasan pencabutan TAP MPR tentang P4 itu adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

"Jadi, sejak 13 November 1998 itu, dapat diartikan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sudah dianggap tidak tepat atau tidak sesuai diterapkan dalam kehidupan bernegara! Karena itu kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk Indonesia yang berdaulat, berdikari dan mandiri," katanya.

LaNyalla menjelaskan, hal itu mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya Indonesia, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Yang pasti, keberagaman Indonesia dalam satu ikatan bangsa harus kita perkuat. Kita harus mengakhiri polarisasi bangsa ini. Karena polarisasi bangsa inilah yang menyumbang kerusakan bangsa," katanya.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved