Ketua DPD RI Minta Kepala Daerah dan Menkeu Tak Berpolemik Soal Dana TKD di Bank

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sultan Bachtiar Najamudin mengimbau agar para kepala daerah dan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak saling berpolemik terkait data dana Transfer ke Daerah (TKD)  yang disinyalir masih tersimpan di perbankan.

Menurut Sultan, pemerintah daerah sebaiknya melakukan introspeksi dan fokus mempercepat realisasi belanja modal yang dinilai masih cukup rendah hingga akhir Oktober. Ia menilai, Menteri Keuangan berhak untuk memantau serta mengawasi penggunaan setiap rupiah dana yang dialokasikan dari pusat ke daerah. 

"Sangat wajar jika Menteri Keuangan merasa geram dengan fenomena parkir dana APBD di Bank selama ini. Karena memang realisasi belanja di sebagian besar Pemda justru melambat di tengah melambatnya ekonomi di daerah," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Rabu (23/10/2025).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga 30 September 2025, realisasi belanja daerah justru menurun menjadi 56,07 persen atau Rp770,13 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2024 yang mencapai 57,20 persen atau Rp817,79 triliun.

Baca juga: Sultan B. Najamudin Serahkan Alsintan dan Benih Jagung untuk Petani Bengkulu

"Pemda sebagai pelaksana otonomi daerah tentunya memiliki kewenangan untuk mengatur belanja daerah secara mandiri. Setiap Kepala Daerah memiliki caranya masing-masing dengan mempertimbangkan banyak faktor dalam mengelola Keuangan Daerah," tegas Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

"Kami memaklumi lambatnya realisasi belanja Daerah sedikit banyak diakibatkan oleh proses adaptasi visi kepemimpinan dan perencanaan Kepala daerah pasca Pilkada serentak. Kami sangat meyakini tidak semua Pemda sengaja menempatkan APBD dalam bentuk deposito dengan harapan keuntungan," tambahnya. 

DPD RI, lanjut Sultan, mengapresiasi kinerja kepala daerah sepanjang tahun ini yang berhasil mencatatkan pendapatan APBD mencapai 70,27 persen atau Rp949,97 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82 persen atau Rp918,98 triliun.

"Kita berharap agar di tahun-tahun yang akan datang, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Nasional, sehingga kualitas belanja daerah Dan pusat dapat meningkat secara efektif Dan efisien," tutupnya.

Baca juga: Disapa Gubernur di Bandara, Ketua DPD RI Langsung Hubungi Menkes soal RS Tipe A Bengkulu