Daftar 13 Perkara PHPU Kepala Daerah Dikabulkan MK, 11 Daerah Coblos Ulang: Ada Pilgub Papua

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah terhadap 40 perkara pada Senin (24/2/2025) hari ini. 

Dalam sidang sesi pagi, pukul 08.00 WIB hingga 14.32 WIB, MK telah mengucapkan putusan terhadap 20 perkara PHPU.

Perkara tersebut, diputuskan oleh Ketua MK Suhartoyo bersama 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK Jakarta. 

Dari 20 putusan MK, terdapat 11 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing yang dipersoalkan melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Di antaranya perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Pasaman, Perkara Nomor 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Mahakam Ulu.

Kemudian, Perkara Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Boven Digoel, Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Barito Utara, Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Tasikmalaya.

Lalu, Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Magetan, Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Buru, Perkara Nomor 304/PHPU.GUB- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Prov. Papua, Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kota Banjarbaru.

Ada pula Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Empat Lawang, dan Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Bangka Barat.

Dikutip dari mkri.id, ada 1 (satu) Putusan yang memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi suara ulang. Yakni, Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Puncak Jaya. 

Selain itu, Mahkamah memerintahkan untuk diadakannya perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

Hal tersebut, termasuk dalam Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Jayapura.

Baca juga: Ade Sugianto Didiskualifikasi, KPU Jabar Segera Rumuskan Tahapan PSU di Tasikmalaya

Selanjutnya, empat perkara lainnya, Mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan seluruhnya.

Empat perkara tersebut, yakni:

- Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Pasaman Barat

- Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Puncak

- Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Jeneponto

- Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Mandailing Natal.

Sementara itu, Mahkamah memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan dari 3 (tiga) perkara PHPU Kada yang diajukan.

Yaitu Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Mimika, Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Halmahera Utara, dan Perkara Nomor 293/PHPU.GUB- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Prov. Papua Pegunungan.

Dalam Sesi siang, Mahkamah Konstitusi akan kembali mengucapkan 20 Putusan untuk Perkara PHPU Kada lainnya. 

Diketahui, MK menjadwalkan sidang pembacaan putusan perkara sengketa Pilkada 2024, pada Senin. 

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz, ada sebanyak 40 perkara yang dibacakan putusannya oleh MK.

Baca juga: KPPS Terbukti Halangi Pemilih, MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS Magetan

Perkara-perkara tersebut, merupakan perkara yang dinyatakan lanjut oleh MK melalui sidang dismissal dan telah selesai dilakukan pemeriksaan lanjutan.

"MK akan menggelar sidang pengucapan putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang seluruhnya telah selesai dilakukan pemeriksaan persidangan lanjutan," jelasnya, Minggu (23/2/2025).

Faiz juga mengatakan, sidang pengucapan putusan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Ibriza Fast Ifhami)