Apresiasi Program Kopdes Merah Putih, Gde Sumarjaya Linggih: Dorong Ekonomi Desa, Perkuat Likuiditas

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih mengapresiasi kebijakan strategis pemerintah yang memperkenalkan skema pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) melalui PMK Nomor 49 Tahun 2025. Menurutnya, langkah ini mencerminkan inovasi fiskal yang berorientasi pada pemerataan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas perbankan.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara yang dirancang secara hati-hati. Pemerintah tidak menarik dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat, melainkan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di Bank Indonesia. Dengan begitu, likuiditas perbankan bukan hanya aman, tetapi bahkan diperkuat,” jelas Gde Sumarjaya Linggih di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Demer, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa dana tersebut kemudian dialirkan melalui empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) —BNI, BRI, Mandiri, dan BSI—untuk disalurkan kepada koperasi desa yang memenuhi syarat. Setiap koperasi dapat mengakses pinjaman dengan plafon maksimal Rp3 miliar yang ditujukan untuk memperkuat modal usaha koperasi. 

Menurut Demer, ini bukan sekadar program pinjaman, melainkan instrumen untuk mengakselerasi transformasi ekonomi desa. “Koperasi adalah lokomotif ekonomi kerakyatan. Dengan modal yang memadai, koperasi tidak hanya melayani usaha mikro, tetapi juga bisa mengakses pasar industri, agrohilirisasi, dan sektor kehutanan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Baca juga: Pemerintah Targetkan 10.000 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi di Agustus 2025

Penguatan ekonomi perdesaan melalui skema suntikan modal ke koperasi, dengan potensi dana perputaran mencapai Rp30 triliun jika 10.000 koperasi mencapai plafon maksimal. Setiap Rp1 yang disalurkan diproyeksikan memberikan efek multiplier sebesar Rp2–3 pada ekonomi lokal, serta membuka estimasi 500 ribu hingga 1 juta peluang kerja baru di sektor mikro, pertanian, dan agroindustri. 

“Ini adalah kebijakan proaktif di tengah kondisi ekonomi global yang menantang. Ketika banyak negara menahan stimulus, Indonesia memilih memperkuat akar ekonomi domestik. Hal ini akan membuat ekonomi kita lebih resilien terhadap guncangan global,” tambah Demer.

Demer menegaskan, DPR akan mengawal implementasi skema ini agar tidak menimbulkan penyimpangan. “Kami pastikan tidak ada ruang untuk moral hazard. Meski pemerintah menyediakan dana awal, koperasi harus tetap layak secara bisnis, dan bank wajib menjalankan prinsip prudential banking,” ujar politisi Partai Golkar itu. 

Selain itu, Demer meminta digitalisasi penuh proses pengajuan dan monitoring pinjaman agar transparansi terjaga. “Dengan teknologi, kita bisa pastikan setiap rupiah diawasi dan digunakan sesuai tujuan. Keberhasilan program ini akan menjadi benchmark pembiayaan inklusif,” pungkasnya.