Mukhtarudin: 30 Ribu Sumur Minyak Rakyat Harus Menjadi Prioritas Strategis.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, menegaskan bahwa pengelolaan 30 ribu sumur minyak rakyat melalui UMKM, koperasi, dan BUMD harus menjadi prioritas strategis. Skema ini dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi terdapat sekitar 30.000 sumur minyak rakyat yang tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain. “Kalau ini dikelola benar, kita bisa dorong produksi nasional,” ujarnya.

Data SKK Migas menunjukkan bahwa potensi tambahan lifting dari pengelolaan sumur-sumur tersebut bisa mencapai 90.000–100.000 barel per hari (bph). Tambahan ini sangat krusial, mengingat realisasi lifting minyak Indonesia pada bulan Juni-Juli 2025 sudah mencapai 602 ribu bph, sedikit di bawah target APBN sebesar 605 ribu bph seperti yang disampaikan Menteri ESDM ke Presiden.

Baca juga: Mukhtarudin Sambut Positif Pendanaan Hijau Skala Besar untuk Perkuat Komitmen dalam Transisi Energi

“Optimalisasi sumur rakyat adalah langkah konkret mengurangi ketergantungan impor minyak mentah yang saat ini masih di kisaran 600–700 ribu bph. Jika skema ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Mukhtarudin, Rabu (30/7/2025).

Mukhtarudin menjelaskan, pemberdayaan UMKM dan koperasi akan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah. Berdasarkan kajian awal, setiap 1.000 sumur yang dioperasikan oleh UMKM dan BUMD berpotensi menciptakan 1.500–2.000 lapangan kerja langsung serta memacu industri pendukung seperti jasa perawatan sumur, transportasi, dan keuangan mikro.

Langkah ini juga selaras dengan Permen ESDM No.14 Tahun 2025 yang mengatur kerja sama pengelolaan sumur tua antara KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dan pengelola lokal seperti koperasi atau BUMD. Produksi dari sumur rakyat nantinya akan dibeli oleh KKKS dengan harga 70–80 persen dari ICP (Indonesian Crude Price) dan tercatat sebagai bagian dari produksi resmi KKKS.

Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin menegaskan peran DPR dalam mengawal program ini agar berjalan transparan dan akuntabel. “Komisi XII DPR RI akan memastikan tata kelola program ini berjalan baik, perizinan dipermudah, akses pembiayaan dijamin, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Energi harus menjadi motor ekonomi rakyat, bukan hanya korporasi besar,” tegas legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu. 

Mukhtarudin juga mengingatkan pentingnya prinsip keberlanjutan. “Program ini harus mengadopsi teknologi tepat guna agar pengelolaan sumur rakyat tidak menimbulkan dampak lingkungan. Dengan tata kelola yang benar, kita bisa wujudkan ketahanan energi sekaligus pemerataan ekonomi," pungkasnya.

Baca juga: DPR Apresiasi Target Rp1.600 Triliun untuk Hilirisasi, Dorong Tata Kelola Inklusif